Salah seorang anggota DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah
agar segera membentuk Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sehingga
pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih profesional,
efektif, dan optimal.
"Penyelenggaraan ibadah haji selama ini, belum optimal dan masih banyak kelemahan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak, pada diskusi "Penambahan Kuota Haji" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa lalu.
Menurut Deding, Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, adalah pembuat aturan atauregulator tapi sekaligus sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji atau operator, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak optimal dan masih banyak kelemahan.
Agar penyelenggararaan ibadah haji lebih profesional, efektif, dan optimal, menurut Deding, perlu dibentuk lembaga khususpenyelenggaraan ibadah haji, yakni lembaga khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
"Lembaga tersebut bukan swasta dan bukan kementerian, tapi lembaga pemerintah non-departemen dan diberi nama BPIH yakni lembaga penyelenggaraan ibadah haji," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Indonesia sebagai negara yang jumlah jemaah hajinya terbesar di dunia, tapi kuota hajinya juga belum maksimal.
Kuota haji Indonesia hingga tahun 2012 sebanyak 211.000 jemaah dan mulai tahun 2013 berkurang menjadi 158.000 jemaah, karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram. Pada musim haji 2017, kuota haji Indonesia akan dikembalikan menjadi 211.000 jamaah.
Menurut Deding, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaifuddin mengumumkan, Kerajaan Arab Saudi menjanjikan akan menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 lagi, tapi belum ada perjanjian tertulisnya.
"Ini menunjukkan belum ada kepastian," katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan, Indonesia dapat meningkatkan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan kuota haji, dengan pendekatan kesamaan kultur.Menurut Sodik, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, banyak memiliki kesamaan kultur dengan Arab Saudi.
"Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan kesamaan kultur ini, untuk meningkatkan diplomasi," katanya.(republika.co.id)
"Penyelenggaraan ibadah haji selama ini, belum optimal dan masih banyak kelemahan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak, pada diskusi "Penambahan Kuota Haji" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa lalu.
Menurut Deding, Kementerian Agama yang selama ini menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, adalah pembuat aturan atauregulator tapi sekaligus sebagai pelaksana penyelenggaraan ibadah haji atau operator, sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak optimal dan masih banyak kelemahan.
Agar penyelenggararaan ibadah haji lebih profesional, efektif, dan optimal, menurut Deding, perlu dibentuk lembaga khususpenyelenggaraan ibadah haji, yakni lembaga khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
"Lembaga tersebut bukan swasta dan bukan kementerian, tapi lembaga pemerintah non-departemen dan diberi nama BPIH yakni lembaga penyelenggaraan ibadah haji," katanya.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, Indonesia sebagai negara yang jumlah jemaah hajinya terbesar di dunia, tapi kuota hajinya juga belum maksimal.
Kuota haji Indonesia hingga tahun 2012 sebanyak 211.000 jemaah dan mulai tahun 2013 berkurang menjadi 158.000 jemaah, karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram. Pada musim haji 2017, kuota haji Indonesia akan dikembalikan menjadi 211.000 jamaah.
Menurut Deding, Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Syaifuddin mengumumkan, Kerajaan Arab Saudi menjanjikan akan menambah kuota haji Indonesia sebanyak 10.000 lagi, tapi belum ada perjanjian tertulisnya.
"Ini menunjukkan belum ada kepastian," katanya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid mengatakan, Indonesia dapat meningkatkan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan kuota haji, dengan pendekatan kesamaan kultur.Menurut Sodik, Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar, banyak memiliki kesamaan kultur dengan Arab Saudi.
"Indonesia hendaknya dapat memanfaatkan kesamaan kultur ini, untuk meningkatkan diplomasi," katanya.(republika.co.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar