Jumat, 22 Mei 2015

Menag: Jemaah Umrah yang Tertahan, Akan Pulang Hari Ini


Add to Google Reader or Homepage 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, jemaah umrah yang sebelumnya tertahan kepulangannya di Arab Saudi, akan bisa dipulangkan ke Tanah Air siang ini. 

“Alhamdulillah, insya Allah siang nanti seluruh jamaah umrah yang tertahan berhari-hari di Jeddah seusai berumrah, bisa pulang ke tanah air,” demikian Menag melalui akun twiter pribadinya, Jumat (22/5) pagi. 

Sebelumnya diinformasikan bahwa puluhan jemaah umrah tidak bisa pulang ke Indonesia karena tertahan di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah umrah tidak bisa pulang karena paspor mereka ‘ditahan’ seseorang yang ditunjuk pihak travel lantaran belum melunasi pembayaran akomodasi hotel. 

Saat ini puluhan jemaah di Jeddah masih menunggu kepastian untuk dipulangkan ke Indonesia. Berdasarkan paket umrah, seharusnya jemaah hanya berada di Arab Saudi selama 9 hari. Namun, hingga hari ke- 15 mereka belum juga kembali ke Tanah Air. 

Menag menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh terulang dan harus segera diakhiri. 

“Kasus tertahannya kepulangan jemaah umrah akibat 'salah-urus' Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus diakhiri,” tweet nya lebih lanjut. 

Menag juga menegaskan bahwa Kementerian Agama berkomitmen untuk menindaklanjuti kasus-kasus seperti ini dengan serius, termasuk dengan memberikan sanksi kepada penyelenggara umrah yang melanggar aturan. 

“Kemenag tentu akan menindaklanjuti kasus tersebut dengan serius, dan akan jatuhkan sanksi pada pihak-pihak yang melanggar aturan,” tegasnya sebagaimana dikutip kemenag.go.id.

 “Agar kasus seperti ini tak terus terulang, Kemenag mengimbau masyarakat untuk cermat dalam memilih PPIU atau biro travel umrah,” lanjut kicauan Menag pada akun Twitternya. (Antara)

Kamis, 21 Mei 2015

Kemenag Bentuk Tim Khusus Penertiban Haji Khusus dan Umrah


Dalam rangka memberi perlindungan kepada jemaah haji dan umrah, Kemenag telah membentuk tim khusus untuk Penertiban Haji Khusus dan Umrah. Sedikitnya ada 7 penyelenggara yang akan diberi sanksi sesuai Keputusan Menteri Agama. 

 Hal itu diungkapkan Direktur Pembinaan haji dan Umrah Muhajirin Yanis usai mengadakan pertemuan dengan anggota tim tersebut di Gedung Sasana Ama Bakti Kemenag Jakarta, Senin (18/5). 

 “Misi kita adalah memberikan perlindungan kepada jemaah , dan Tim segera bekerja, karena berlomba dengan penyelenggara haji dan umrah yang nakal,”ujar Muhajirin Yanis. 

Menurut Direktur Pembinaan haji dan Umrah Muhajirin Yanis, pembentukan tim ini merupakan salah satu. agenda reformasi umrah dengan semangat melakukan penegakan hukum, sekaligus pencegahan dan edukasi. bagi jemaah agar tidak menjadi korban penyelenggara nakal. 

 Hasil penilaian tim, kata Yanis, 7 penyelenggara direkomendasi untuk dijatuhkan sanksi dan akan diumumkan ke masyarakat, sebagi efek jera. (ts/rilis)

Kamis, 23 April 2015

Alhamdulillah, BPIH 2015 Turun


Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini akhirnya disepakati pada nominal rata-rata USD 2.717 atau turun 502 dollar dibandingkan tahun lalu.

  “Setelah berminggu-minggu rapat, mengkoreksi berbagai komponen biaya yang kami yakin bisa direvisi, maka pada menjelang subuh Rabu ini, panja BPIH bersama Kementrian Agama berhasil menyepakati besaran BPIH tahun 2015 di angka USD 2717,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam keterangannya yang dikirimkan kepada Republika, Rabu (22/4). 

Penurunan BPIH sebesar 502 dollar Amerika dari nilai tahun lalu yang mencapai nominal 3.219 USD didapat dari efisiensi direct dan indirect cost. Selama ini, kata dia, Komisi VIII memang melihat ada beberapa komponen baik dari direct cost maupun indirect cost yang bisa direvisi untuk mengalami penurunan, namun dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan.

 “Dua faktor utama yang menjadi penurun biaya cukup besar adalah soal biaya penerbangan dan pemondokan,” kata anggota legislative dari PKS ini. Ledia mengingatkan kembali bahwa tren penurunan harga minyak dunia jelas mempengaruhi biaya avtur dalam penerbangan. 

“Logika sederhanya, kalau harga minyak turun, bahan bakar lebih murah, biaya penerbangan harus bisa turun juga kan,” ujarnya. Begitu pula dengan soal pemondokan. Kata dia, semakin jauh area pemondokan dari Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka tentu akan semakin murah. Mengingat saat ini di Arab Saudi sedanga ada renovasio besar-besaran di sekitar kedua masjid tersebut, katanya 

Pemondokan yang diterima jamaah Indonesia memang cenderung menjauh. “Maka kami minta agar dikuatkan negosiasi harga agar bisa lebih murah. Tentu syarat utama tetap dipenuhi. Fasilitas tidak berkurang dan jarak tetap dalam ukuran di Mekah tidak lebih dari 2km dan di Madinah tetap berada di areal Markaziyah,” ujarnya 

Di luar dua hal utama itu, beberapa aksi efisiensi juga dilakukan terkait biaya layanan kloter, biaya transportasi, biaya manasik, biaya akomodasi embarkasi dan beberapa hal lain. Selain bersyukur karena BPIH tahun ini bisa disepakati turun. 

Ledia sangat berharap, bahwa pembahasan demi pembahasan BPIH tahun 2015 ini bisa menjadi batu loncatan bagi pemerintah untuk merapikan komponen APBN 2016 sekaligus bersegera menindaklanjuti implementasi Undang-undang No 34 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang diantaranya mengamanahkan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji. (Republika)

Kamis, 09 April 2015

KPHI: BPIH 2015 Jangan Beratkan Jamaah


Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) mengaku tidak memiliki wewenang untuk menyebutkam besaran BPIH ideal untuk tahun 2015. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPHI, Slamet Effendi Yusuf. 

Ia mengatakan, KPHI akan mencermati beberapa komponen yang dapat diefisiensikan agar besaran BPIH 2015 tidak memberatkan jamaah haji. Seperti turunnya harga avtur. Turunnya harga avtur ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan DPR dalam menetapkan BPIH. 

Selain itu, pemerintah juga harus mampu memperhatikan komponen apa saja yang terdapat dalam indirect cost. Jangan sampai komponen yang seharusnya dibiayai oleh APBN malah dibiayai oleh dana jamaah. Seperti biaya operasional kesekretariatan haji dan lainnya. Jika pemerintah mampu memetakan komponen yang terdapat di indirect cost. Maka dana yang bersumber dari jamaah dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.   

"Saya tidak ingin bicara angka BPIH yang wajarnya berapa. Tapi tolong beberapa faktor yang harus dihitung. Jadi pertama berkaitan dengan turunya harga avtur. Kita juga mengharapkan rancangan tentang Indirect cost. Saya pikir harus dicermati komponen apa saja yang terdapat di indirect cost yang dananya berasal dari dana jamaah,"ujar Slamet Effendi Yusuf kepada Republika, Rabu (8/4).

Adapun untuk harga pemondokan, katering maupun transportasi darat di makkah maupun madinah. Ia mengatakan bahwa harga ketiga komponen tersebut mengikuti harga yang ditetapkan oleh pihak Saudi. Walaupun masih dapat dinegoisasikan, namun ia menilai penurunan tidak akan terlalu siginifikan.

Jika ingin mendapati pemondokan, katering maupun transportasi darat dengan harga terjangkau, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan kontrak jangka panjang. Ia berharap proses penetapan BPIH segera dilakukan dan BPIH yang ditetapkan tidak memberatkan jamaah.(Republika)

Selasa, 03 Maret 2015

Biaya Haji Berpeluang Turun 600 USD

Add to Google Reader or Homepage
Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) DPR RI mengatakan ongkos haji tahun 2015 berpeluang turun sebesar 600 dolar Amerika Serikat.

"Hitungan kami dengan Pak Anggito Abimanyu (mantan Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Kemenag) itu ada peluang biaya haji turun 600 dolar AS," kata Ketua Panja BPIH DPR RI Sodik Mudjahid di Bandung, Rabu. 


Ditemui usai menyelenggarakan kegiatan reses di Bandung, ia mengatakan bahwa perhitungan tersebut nantinya akan menjadi pedoman DPR bersama pemerintah untuk menurunkan biaya haji.

"Ini akan terus jadi pedoman kami, untuk negosisisi dengan pemerintah. Intinya akan diperjuangan terus," kata dia.

Menurut dia, perhitungan turunnya biaya haji tersebut didapatkan dari beberapa sektor penurunan harga avtur (bahan bakar pesawat) bagian dari pesawat, efisiensi petugas haji, efisiensi catering, kontrakan dan pondokan, termasuk efisiensi transportasi darat.

"Demikian juga dengan yang kecil seperti biaya manasik haji dan buku, itu bisa diefisiensikan, harusnya bisa ditekan hingga 600 US dolar," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, usulan penurunan biaya haji tersebut akan dibahas dengan pemerintah yakni antara Panja BPIH DPR RI dan Kementerian Agama RI.

"Istilahnya nanti akan dibahas karena belum semua anggota panja tahu. Hasil penghitungan kami nantinya akan disingkronkan dengan hasil penghitungan panja Kemenag, yang jelas peluang untuk penurunan haji ini mencapai hingga 600 US dolar," katanya.

Ia menambahkan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI pun akan melakukan observasi ke beberapa mitra perusahaan kerjasama haji pada tanggal 13 Maret 2015 mendatang.

"Itu termasuk melakukan kunjungan dengan mitra kerjasama yang ada di Arab Saudi," kata dia. (Antara)