Minggu, 12 Februari 2017

Syekh Ali Jabeir: Berita Scorsing Jamaah Haji Indonesia Itu Hoax


Sebuah pesan berantai di Whatsapp mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi beredar. Isinya berupa ancaman akan memberikan skorsing Jamaah Haji Indonesia selama dua periode dari Arab Saudi jika terdakwa penista agama Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok bebas.

Menaggapi beredarnya pesan tersebut, Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber Habib Abdurrahman Al Habsyi membantah jika Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengeluarkan ancaman tersebut. "Dengan ini kami atas nama pihak Syekh Ali Jaber menginformasikan bahwa berita yang seolah diterbitkan oleh Perwakilan Kerajaan Saudi Arabia tersebut adalah hoax," katanya Abdurrahman kepada Republika.co.id, Ahad (12/2).

 
Abdurrahman meminta jika ada orang atau pihak manapun yang menerima pesan tersebut mohon agar tidak melanjutkan peredaran pesan itu. Dia menyebut hal itu sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. "Hendaklah kita renungkan dan takut kepada Allah SWT sebelum menyebarkan berita dusta," ujarnya.

 
Berikut ini isi pesan berantai yang nyata-nyata adalah berita dusta namun telah beredar ke sejumlah kalangan.

Ancaman Skorsing Jama'ah Haji Indonesia Selama Dua Periode Dari Saudi Jika Ahok Bebas

Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia dengan ini memberikan Maklumat kepada Pemimpin Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, Seluruh Habaib dan Ulama dan Kaum Muslimin dan Muslimat di Indonesia.

 
Setelah mendengarkan serta menganalisa pemberitaan dan penjabaran dari Syekh Ali Jabber, tentang Kasus Penistaan Agama yang di lakukan Gubernur DKI Jakarta mengenai penafsiran Surat Al-Maidah 51. Maka dengan ini, kami Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia yang mewakili Kerajaan Saudi Arabia dengan ini bersikap dengan mempertimbangkan aspek keagamaan dan rasa persaudaraan sebagai Muslim dan memberikan ultimatim sebagai berikut:

 
1. Kami turut prihatin dan merasakan apa yang dirasakan oleh seluruh ummat Islam di Indonesia, dengan penistaan agama yang di ucapkan oleh pejabat setingkat Gubernur.

 
2. Kami menghormati dan menghargai hukum yang berlaku di Indonesia dengan telah ditetapkan saudara Basuki Tjahaja  Purnama sebagai terdakwa, yang kini masih dalam proses menjalani persidangan.

 
3. Sesuai hukum di negara Saudi Arabia, untuk kasus seperti itu, di ancam dengan hukuman mati (qisash).

 
4. Kami sebagai Kerajaan Islam dengan ini menginginkan proses hukum tersebut bisa diputus dengan hukum yang maksimal sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

 
Oleh sebab itu, kami atas nama Kerajaan Saudi Arabia memberikan ultimatum sebagai berikut:

 
1. Kami akan mengawasi proses persidangan sampai kepada putusan akhir.

 
2. Kami akan memberikan peringatan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini kepada Departemen Agama Republik Indonesia, bilamana hasil putusan tidak memberikan efek jera, bahwa kami akan scorsing Jamaah Haji dari Indonesia yang akan melakukan ibadah haji pada musim ini sampai dua musim selanjutnya.

 
3. Kami akan terus mengawasi situasi politik yang berkembang dan semakin memanas sampai benar benar situasi kembali kondusif.

 
Demikianlah hasil keputusan berdasarkan Pertimbangan Hukum, Agama dan Rasa Persaudaraan berdasarkan Azas Syariat Islam. (republika.co.id)


Keren Nih, Pelayanan Calon Jemaah Haji di Tegal Hanya 15 Menit

Pelayanan calon jemaah haji biasanya sering dikeluhkan karena lama dan berbelit-belit. Bukan hanya itu, para calon jemaah haji juga harus mondar-mandir ke sejumlah tempat dalam pengurusannya.

Namun hal itu tidak ditemui di Kantor Kemenag Kota Tegal, sebab sudah ada Pelayanan Haji Satu Atap atau 'One Top Service' dengan pelayanan cepat. Hanya 15 menit, pengurusan para calon jemaah haji tersebut bisa diselesaikan di satu tempat.

Kasi Penyelenggara Haji Kantor Kemenag Kota Tegal Abdul Ghofir mengatakan konsep ini sudah digagas sejak akhir 2013 lalu. Sedang pelaksanaannya sudah diterapkan sejak Maret 2014. Pada 2015, pelayanan model ini sudah mulai banyak diterapkan di kantor kemenag daerah lainnya.

"Jika menggunakan cara lama ketika sistem pendaftaran calon jemaah haji belum terintegrasi, para pendaftar sebelum ke kantor kemenag butuh waktu berhari-hari. Mereka harus ke sana kemari seperti di pingpong, tes kesehatan harus antri di puskesmas, kemudian ke bank dan lainnya. Sekarang hanya 15 menit selesai," ungkapnya yang merupakan pencetus konsep Pelayanan Haji Satu Atap, kemarin.

Abdul Ghofir menjelaskan, konsep pelayanan haji satu atap adalah model pelayanan terakumulasi dan terintegrasi dengan alur pemenuhan persyaratan pendaftaran bersifat alternatif. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang mudah bagi para calon jemaah haji.

Di kantor ini ungkapnya, calon jemaah haji cukup datang ke kantor kemenag kemudian menuju loket satu untuk mengisi formulir pendaftaran dan pemotretan. Kemudian ke loket dua untuk setoran dana haji yang akan dilayani oleh Bank Penerima Setoran (BPS).

Setelah itu calon jemaah kemudian menuju loket tiga untuk tes kesehatan (fleksibility) dan terakhir ke loket empat (Siskoha) untuk input data manual, perekaman wajah dan sidik jari dokumen persyaratan. "Setelah itu calon jemaah haji tinggal menunggu pemberangkatan," tambahnya.

Proses implementasi konsep pelayanan haji satu atap ini ungkapnya membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan. Akibat tidak adanya anggaran maka dibutuhkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di sektor pemberangkatan haji. "Kami panggil seluruh Bank Penerima Setoran, Ormas-ormas Islam, KBIH, IPHI, Dinas Kesehatan dan Pemkot. Akhirnya dengan modal 'bismillah dan semangat' serta dukungan seluruh pemangku kepentingan haji konsep pelayanan haji dalam satu atap bisa terealisasi atas biaya infak dari masyarakat," ujarnya.

Pembaruan sistem pelayanan haji dalam satu atap ini menjadi 'Role Models' Nasional dan banyak ditiru oleh kantor kemenag di daerah lain. "Sampai sekarang sudah lebih dari empat belas instansi dan daerah yang melakukan kunjungan dan studi banding, termasuk rombongan dari Komisi satu DPR-RI, bahkan sekarang ini di seluruh kantor kemenag DIY sistem pendaftaran pelayanan haji dalam satu atap sudah diterapkan," pungkasnya.(jateng.merdeka.com)

Sabtu, 04 Februari 2017

Biro Umrah dan Haji di Solo Menjamur

Biro perjalanan umrah dan haji di Kota Bengawan menjamur. Tingginya potensi ibadah umrah di Solo sekitar dan Jawa Tengah yang tercatat hingga 4.000 jamaah/bulan atau 40.000/tahun menjadi salah satu alasan. Dibukanya penerbangan langsung dari Solo ke Jeddah, juga menjadi alasan. 
 
Biro perjalanan umrah dan haji baru tersebut, ada yang buka mandiri, cabang, atau menginduk kantor pusat. Lantaran saat ini jumlahnya puluhan, kini juga muncul banyak asosiasi. Pameran yang digelar pun sering, setahun bisa dua kali atau bahkan tiga kali.

“Wajar saja kalau di Solo banyak tumbuh biro perjalanan umrah dan haji. Karena memang potensinya sangat besar,” kata Ketua Perpuhi Her Suprabu sebelum pembukaan pameran BRI-GA PUTF, baru-baru ini.

Di pameran yang diikukti 32 biro umrah dan tenant pendukung itu, Her Suprabu juga dikukuhkan sebagai ketua Persaudaraan Pengusaha Travel Umrah dan Haji Indonesia (Perpuhi). Sebagai ketua, Her mengaku bakal memberdayakan lembaganya.

Bagi anggota, kata dia, diupayakan mendapat harga khusus dari maskapai yang melayani penerbangan jamaah umrah ke Jeddah. Selain itu, Her juga akan menertibkan biro umrah abal-abal serta mengupayakan izin mandiri bagi biro umrah lokal. Advokasi juga disiapkan bagi para jamaah umrah atau biro yang kena masalah. “Saya kira lembaga ini akan  berkembang sesuai kebutuhan,” kata dia.

Lantaran persaingan cukup ketat, banyak cara yang dilakukan biro perjalanan umrah dan haji untuk menggaet pelanggan. Mulai dari menawarkan harga yang murah, fasilitas yang komplit bagi para jamaah, membentuk jaringan agen di pelosok-pelosok. Serta memfungsikan para jamaah sebagai kepanjangan tangan dalam menelusuri para jamaah yang akan berumrah.

Menurut M Iqbal dari Kharisma Tour Solo, selama ini cara getok tular dari mulut ke mulut cukup efektif untuk menggaet jamaah yang akan berumrah. Makanya pihak biro memberi pelayanan dengan baik pada para jamaah yang berumrah agar informasi pada para calon jamaah menarik. Sehingga mereka tertarik umrah dan memanfaatkan bironya.

“Rata-rata, biaya perjalanan umrah selama sembilan hari itu sama, mulai Rp 22 juta hingga Rp 25 juta, yang membedakan adalah pelayanannya,” tandas Iqbal.(suarqmerdeka.com)

Cek! Kemenag akan Tutup 45 Biro Haji-Umroh Ilegal


Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta berkoordinasi dengan kepolisian setempat akan menutup 45 biro travel haji dan umrah ilegal.

"Kami segera berkoordinasi dengan Polda DIY untuk menyegel karena mereka sudah kami beri toleransi waktu setahun tetapi tidak digubris," kata Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY Noor Hamid di Yogyakarta, Sabtu (4/2/2017).

 
Sebanyak 45 biro travel yang tersebar di lima kabupaten/kota itu terdiri atas 29 biro yang menyatakan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan 16 biro menyatakan sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

 
Menurut Hamid, sebagian biro travel umrah tidak berizin itu ada yang mencoba melakukan pengelabuhan dengan pertama-tama memberikan visa wisata bagi calon jamaah karena sebelum akhirnya menuju Arab Saudi mereka transit terlebih dahulu di Malaysia atau Singapura.

 
"Kadang-kadang bahkan ada yang berputar-putar dulu sampai lewat Abudabi," kata dia seperti dikutip Antara.



a mengatakan meski telah memasang papan nama, sebagian besar biro travel haji dan umrah itu belum mengurus izin cabang di daerah, dan hanya menginduk kantor pusat di Jakarta. Sebagian yang lain ada yang hanya menumpang dengan PT biro travel lain yang telah berizin.

"Tidak memiliki izin di daerah tetap tidak bisa beroperasi," ujarnya.

 
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah, biro travel itu wajib mengurus izin penyelenggaraan umrah dan haji di daerah meski sudah memiliki biro wisata atau telah memiliki kantor pusat di Jakarta.

 
"Karena melanggar aturan itu, sanksinya langsung ditutup setelah kami beri peringatan," tegas Hamid.

 
Biasanya biro travel haji dan umrah bodong itu menarik minat calon jamaah dengan memasang tarif paket perjalanan jauh lebih rendah di bawah standar mencapai Rp 15 juta. Padahal dengan biaya sebesar itu, kenyamanan jamaah dalam menjalankan ibadah seperti jarak hotel dan Masjidil Haram serta fasilitas konsumsi dan akomodasi sulit dipastikan.

 
"Di Yogyakarta sendiri kemarin ada 300 jamaah pengguna biro travel tak berizin yang jadwal pemulangannya molor, meski akhirnya bisa pulang," ungkapnya.


Ia berpesan agar dalam memilih biro perjalanan haji dan umrah lebih selektif dengan memperhatikan "lima pasti" yakni pastikan biro travel berizin atau tidak, pastikan jadwal penerbangannya, pastikan program layanannya, pastikan hotelnya, dan pastikan visanya.

 
"Masalahnya masyarakat kita sendiri terkadang yang diutamakan hanya murahnya," tandasnya. (arah.com)

Rabu, 25 Januari 2017

Menag Tidak Sepakat Haji Dikelola Nonpemerintah


Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak sependapat apabila pengelolaan haji diurusi oleh suatu badan nonpemerintah karena memiliki dampak negatif.

"Terkait dengan adanya isu haji dikelola badan sendiri di luar pemerintah, saya amat sangat berkeberatan," kata Lukman di Jakarta, Rabu.


Menurut dia, persoalan haji sangat kompleks dan luar biasa sehingga harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harus hadir serta tidak boleh melepaskan penyelenggaraan ibadah haji. Alasannya, haji perlu pengorganisasian dan pengoordinasian lintas lembaga serta antarnegara.

 
Dengan begitu, lanjut dia, penyelenggaraan haji harus di tangan pemrintah karena memiliki jaringan luas seperti untuk urusan terkait kementerian yang membidangi urusan luar negeri, kesehatan, hukum, serta banyak instansi dan lembaga lain terkait.

 
Menurut dia, akan menjadi persoalan besar jika haji dikelola badan sendiri meskipun penyelenggaraan haji oleh Kemenag saat ini memiliki kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut diupayakan untuk terus diperbaiki seiring dengan berjalannya waktu, baik dari struktur atas maupun bawah.

 
"Saya tidak bisa membayangkan kalau haji dilakukan oleh badan tersendiri yang tidak punya kaki-kaki sampai daerah dan tidak punya struktur ke bawah. Hal yang berkaitan dengan pengorganisasian dan pengoordinasian menjadi tantangan luar biasa," katanya.

 
Kendati demikian, Lukman sepakat jika urusan keuangan haji dikelola badan independen, seperti Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

 
Hal itu, lanjut dia, akan memberi kepercayaan dan transparansi keuangan haji di mata publik.

 
"Pengelolaan keuangan haji memang harus dikelola di luar pemerintah," katanya. (antaranews.com)