Senin, 02 Mei 2016

Visi Saudi 2030, Haji-Umrah, dan Green Card

Add to Google Reader or Homepage

Oleh : Ikhwanul Kiram Mashuri

Selama ini Arab Saudi mungkin melihat haji dan umrah hanya sebelah mata. Secara ekonomi tentu saja. Bukan yang lain. Maklumlah selama puluhan tahun negara Raja Salman bin Abdul Aziz ini telah dimanja dengan minyak. Hampir 80 persen pendapatan negara itu berasal dari ekspor emas hitam – nama lain dari minyak -- ini. 

Itu sebabnya negara yang didirikan dengan nama keluarga pendirinya -- Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman al Saud -- ini sering dijuluki sebagai Negara Petro Dolar. Maksudnya dari ladang-ladang minyak Saudi ini kemudian menghasilkan miliaran dolar. 

Dalam bahasa Wakil Putra Mahkota (Waly Waly al ‘Ahdi) Mohammad bin Salman bin Abdul Aziz, Saudi selama ini sudah kadung kecanduan minyak. ‘‘Sepertinya konstitusi Saudi itu Alquran, Hadis, dan kemudian minyak,’’ ujar orang ketiga dalam hirarki penguasa di Saudi itu dalam wawancara dengan stasiun televisi ‘Al ‘Arabiyah’ pekan lalu. 

Padahal, lanjut Pangeran Mohammad, kakeknya, Raja Abdul Aziz, dan orang-orang terdekatnya mendirikan Kerajaan Saudi tanpa minyak. Juga ketika mereka menjalankan pemerintahan. Namun, dengan keberhasilan penggalian emas hitam di bumi Saudi secara besar-besaran negara ini kemudian menjadi kecanduan terhadap minyak. Dan, hal ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Akibatnya, kata pangeran muda ini, hampir tidak ada upaya untuk menggali sumber pendapatan lain selain minyak. 

Kini, ketika tren harga minyak dunia terus menurun, Saudi pun ‘kalang kabut’. Dari harga 125 dolar (Rp1,7 juta) per barel pada Maret 2012 turun menjadi di bawah 50 dolar saat ini. Angka ini diperkirakan masih bisa turun hingga 30 dolar per barel. Tahun lalu saja pemasukan Saudi dari sektor minyak turun hingga 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. 

Akibatnya, Arab Sudi pun mengalami defisit anggaran hingga mencapai 98 miliar dolar AS atau Rp 1.337 triliun. Selain minyak, defisit ini juga disebabkan faktor lain. Di antaranya kebijakan geopolitik Saudi yang agresif di Timur Tengah. 

Sebagai pemimpin koalisi militer negara-negara Arab, Saudi telah mengerahkan militernya untuk menyerang basis-basis militer al Khauti di Yaman. Kebijakan ini tentu saja telah menguras dana kas negara yang tidak sedikit. Ini belum termasuk biaya yang dikeluarkan untuk menyerang basis-basis ISIS dan membantu kelompok-kelompok oposisi di Suriah. 

Dampak dari defisit anggaran ini pun kini mulai dirasakan masyarakat Saudi. Harga BBM semua jenis di dalam negeri rata-rata naik sebesar 50 persen. Pemangkasan subsidi di sektor publik ini juga dilakukan untuk layanan air, listrik, dan lainnya. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), Saudi membutuhkan harga minyak pada tingkat sekitar 105 dolar per barel agar APBN mereka tetap sehat. 

Untuk mengatasi penurunan pendapatan dari harga minyak ini, Kabinet Arab Saudi pekan lalu telah meloloskan reformasi ekonomi secara menyeluruh. Tujuannya, mengalihkan negara itu dari ketergantungan pada minyak. Reformasi itu diberi nama Visi Saudi 2030. 

Sang arsitek dari reformasi ini adalah Pangeran Mohammad bin Salman, 31 tahun. Ia merupakan Wakil Putra Mahkota yang juga putra Raja Salman. Menurutnya, reformasi ekonomi di negaranya bisa dibilang terlambat. Mustinya sudah dilakukan sejak dulu, katanya dalam wawancara dengan Televisi Al ‘Arabiyah, baik harga minyak turun ataupun naik. 

Inti dari reformasi ekonomi Saudi ini adalah ‘apa pun yang bisa dijadikan uang (pendapatan negara) akan digarap serius. Sebaliknya, yang bisa menghambat kemajuan ekonomi akan dikikis habis’. 

Ada lebih dari 30 sektor yang menjadi prioritas. Dari penjualan 5 persen saham Aramco -- perusahaan Saudi bernilai 2,5 triliun dolar AS -- ke bursa internasional, penanaman modal pertambangan mineral, pengembangan enerji matahari, hingga pembangunan industri persenjataan dalam negeri. 

Juga mengundang investor asing untuk membangun perusahaan di Saudi, menjual saham sejumlah rumah sakit kepada investor dalam negeri, mengembangkan produk-produk pertanian dan peternakan, dan menambah jumlah jamaah haji dan umrah. Berikutnya, pemberlakuan Green Card kepada pekerja asing, pemberdayaan perempuan, pelatihan SDM, hingga memerangi korupsi. 

Intinya, Saudi akan menggenjot semua potensi ekonomi alias devertifikasi pendapatan. Sang arsitek reformasi ekonomi Saudi mengatakan minyak nantinya hanya sebagai pelengkap dari keseluruhan pendapatan negaranya. Ia menargetkan pada 2020 Saudi sudah bisa hidup tanpa minyak. 

Ada beberapa sektor yang barangkali terkait dengan orang-orang Indonesia dari reformasi ekonomi Saudi ini. Antara lain program pemberlakuan Green Card, penanaman modal asing, serta haji dan umrah. 

Green Card yang dimaksud adalah seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Yaitu pemberian Permanent Residence (izin tinggal tetap) kepada warga asing untuk bekerja di Saudi. Kebijakan ini dimaksudkan agar warga asing dapat tinggal lebih lama di Saudi dan membawa serta keluarganya. Sehingga, uang (gaji) tidak keluar dari Saudi. Green Card ini diutamakan bagi para profesional dari negara-negara Arab dan Islam. Indonesia salah satunya. 

Sedangkan penanaman modal asing bisa jadi merupakan kesempatan untuk para pengusaha Indonesia berbisnis di Saudi. Pangeran Mohammad menjamin investasi di Saudi akan sangat menguntungkan. Antara lain karena posisi Saudi sebagai pusat dan ‘kiblat’ dari negara-negara Arab dan Islam. 

Berikutnya adalah sektor haji dan umrah. Dalam hal ini Saudi tentu sangat diuntungkan. Mekah dan Madinah berada di sana. Juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 

Bayangkan, Indonesia yang merupakan negara besar nan indah berikut ratusan atau bahkan ribuan obyek-obyek wisata baru berhasil menarik wisatawan asing sebanyak 10 jutaan setahun. Itu pun dengan usaha yang gila-gilaan, terutama dalam hal promosi yang juga menghabiskan dana yang tidak kecil. 

Sebaliknya, tanpa promosi dan iklan jutaan manusia dari berbagai bangsa berduyun-duyun pergi ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Untuk haji bahkan mereka harus rela antre hingga 15 atau 20 tahun. Penyebabnya, keterbatasan lokasi dan waktu pelaksanaan haji. Sehingga, haji sejauh ini dibatasi hanya 4 juta jamaah dari berbagai negara. 

Karena itu, dalam Visi Saudi 2030, Raja Salman akan menggenjot jumlah jamaah umrah hingga mencapai angka 30 juta setiap tahun. Sedangkan untuk haji hanya bisa menambah sekitar 1 jutaan orang. Sekarang ini jumlah jamaah umrah baru sekitar 8 juta setiap tahun. Untuk mendukung rencana ini, berbagai sarana dan prasarana sedang digarap. Dari pembangunan hotel, bandara baru di Taif, pelebaran jalan, sarana transportasi, hingga pusat-pusat perbelanjaan dan lainnya. 

Sekali lagi bayangkan, berapa devisa yang bisa diraup dari haji dan umrah. Untuk haji, jamaah akan tinggal di Saudi selama sekitar sebulan lebih. Sedangkan umrah sekitar sepekan. Mereka dipastikan membawa bekal lebih dari cukup untuk dibelanjakan selama berada di Saudi. 

Kita berharap agar haji dan umrah ini tidak hanya diberlakukan secara komersial. Pelayanan juga harus ditingkatkan. Dari pengajuan visa, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke negara masing-masing. Apalagi haji dan umrah adalah ibadah. Pelayanan yang diberikan juga harus mencakup ke-sah-an dan kekhusukan ibadah. Termasuk keamanan dan kenyaman mereka. 

Jangan sampai terulang kembali kecelakaan-kecelakaan yang menimpa jamaah haji. Seperti kecelakaan crane di Masjidil Haram dan Musibah di Mina pada tahun lalu yang menyebabkan ratusan jamaah haji wafat. (Republika)

Ongkos Naik Haji Turun 132 Dolar

Add to Google Reader or Homepage
Komisi VIII DPR RI dan Kementrian Agama Telah Menetapkan Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji Tahun 2016 sebesar 2.585 dolar AS. Biaya tahun ini turun dibandingkan tahun lalu sebesar 2.717 dolar AS atau turun sekitar 132 dolar AS. 

"Tahun lalu saat penetapan kurs satu dolar itu 12.500, tahun ini satu dolar 13.400, sehingga dikonversikan ke rupiah mengalami kenaikan dari Rp 33 juta menjadi Rp 34 juta," ujar Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay kepada Republika, Ahad (1/5). 

Namun berbeda dari tahun lalu, tahun ini transaksi dalam negeri seluruhnya menggunakan rupiah, sehingga saat nanti pelunasan Kemenag tidak lagi mengalami kerugian jika sewaktu-waktu rupiah melemah. Tahun ini seluruh transaksi termasuk tiket pesawat menggunakan rupiah sesuai aturan undang-undang. 

 "Garuda Indonesia dan Saudi Airlines harus mau menerima pembayaran rupiah, kalau tidak mau maka menyalahi undang-undang," jelas dia. Saleh menjelaskan adanya penurunan biaya haji ini karena DPR telah meminta untuk mengurangi biaya safe guarding dan turunnya harga minyak dunia. 

Biaya safe guarding itu digunakan sebagai dana cadangan jika terjadi selisih kurs saat penetapan hingga pelunasan. Karena sebelumnya menggunakan dolar dan riyal sehingga biaya ini mencapai Rp 100 miliar tahun lalu. 

Saat ini biaya haji masih menggunakan mata uang asing riyal sehingga dana cadangan yang ditetapkan hanya Rp 40 miliar saja. Lagipula kenaikan nilai mata uang riyal biasanya tidak terlalu jauh dibandingkan kurs dolar. 

Selain itu penurunan BPIH juga dilakukan dari harga minyak dunia khususnya avtur, karena biaya penerbangan merupakan komponen yang menelan biaya terbanyak dari biaya haji. Tahun lalu harga minyak 65 dolar per barel, tahun ini harga minyak kurang dari 45 dolar per barel. 

Penurunan biaya juga dilakukan pada service charge oleh PT Angkasa Pura II. Sebelumnya biaya ini dimasukkan dalam biaya langsung yang dibebankan ke jamaah sebesar Rp 200 ribu per jamaah, tetapi tahun ini biaya ini dimasukkan ke biaya tidak langsung dan dikurangi Rp 145 ribu menjadi hanya Rp 55 ribu saja per jamaah. 

Selain itu Garuda Indonesia juga meminta service charge sebesar delapan dolar AS per jamaah, setelah negosiasi mereka bersedia menerima sekitar Rp 109.155 per jamaah. Begitu juga dengan pemondokan di Makkah, tahun lalu mereka bisa melakukan efisiensi hingga Rp 40 miliar, tahun ini juga mereka melakukan efisiensi tetapi dengan jumlah yang berbeda. 

Pengurangan juga dilakukan pada biaya operasional, sebelumnya biaya operasional kebutuhan jamaah biasanya dibebankan ke setiap jamaah, tahun ini seluruhnya dibebankan pada APBN. Biaya operasional ini seperti biaya rapat koordinasi, perjalanan, alat perkantoran. 

Meskipun ada penurunan, ini bukanlah kebijakan yang mengada-ada, DPR berjanji kualitas pelayanan akan ditingkatkan dan semakin baik. Seperti layanan makanan tahun lalu hanya 15 kali, tahun ini menjadi 24 kali, Bus shalawat yang hanya melayani 80 persen jamaah saat ini mencapai 91 persen karena tak lagi hanya melayani yang hotelnya berjarak dua kilometer tetapi juga 1,5 kilometer dari Masjidil Haram, dan juga penambahan pendingin ruangan di tenda-tenda saat wukuf di Arafah. 

Biaya peningkatan pelayanan tersebut dibebankan pada biaya tidak langsung dengan menggunakan dana optimalisasi selain juga adanya kenaikan selisih kurs. Beberapa penambahan seperti gelang GPS senilai lima miliar rupiah dan peningkatakan bus luar kota. 

Daftar komponen Biaya langsung dan tidak langsung BPIH Tahun 1437 H/2016 

Penggunaan biaya langsung 1. Tiket, Airport tax, dan passanger service charge pagu rata -rata Rp 25.434.354 beban jamaah Rp 25.234.354 2. Pemondokan Makkah pagu rata-rata 4.366 riyal Arab Saudi beban jamaah 4.051.950 3. Living Allowance pagu rata-rata 1.500 riyal Arab Saudi beban jamaah Rp 5.355.000 Jumlah beban jamaah Rp 34.641.304 

Penggunaan biaya tidak langsung (dana optimalisasi) 1. Biaya langsung untuk jamaah a. biaya pelayanan jamaah di Arab Saudi Rp 3.390.657.008.780 b. biaya pelayanan jamaah di Dalam Negeri Rp 217.858.719.882 2. Biaya tidak langsung a. biaya operasional haji Arab Saudi Rp 132.120.826.950 b. biaya operasional dalam negeri Rp 161.341.825.756 c. safeguarding Rp 40 miliar Jumlah penggunaan dana optimalisasi Rp 3.941.988.381.348 . (Republika)

Sabtu, 30 April 2016

Ini yang Menyebabkan Biaya Haji Turun

Add to Google Reader or Homepage
Rapat panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji (BPIH) memastikan biaya ibadah haji turun sekitar 132 Dolar AS atau Rp 1.768.800. Ketua Komisi VIII Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penurunan biaya ibadah haji disebabkan masih banyak sektor yang bisa diefisiensikan. Namun, penurunan yang dilakukan oleh Panja BPIH dinilai sangat rasional. 

“Peluang penurunan biaya sangat rasional, ada ratusan komponen, secara detail kita sisir satu per satu yang bisa dikurangi atau dihilangkan kita hilangkan,” tutur dia di ruang komisi VIII DPR RI, Sabtu (30/4). 

Saleh menyebut, salah satu yang sangat memengaruhi penurunan biaya ibadah haji adalah menurunnya harga minyak dunia di kisaran kurang dari 40 Dolar AS per barel. Hal itu berbeda kondisi dengan saat penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu yang menempatkan harga minyak dunia di kisaran lebih dari 60 Dolar AS per barel. 

Penurunan harga minyak tersebut berdampak langsung pada biaya penerbangan. Sebab, 70 persen biaya penerbangan habis untuk membiayai bahan bakar Avtur. Komisi VIII mengejar penurunan di sektor itu dengan meminta Pertamina pihak penerbangan untuk menurunkan ‘margin’ (selisih) keuntungan mereka. 

Selain itu, ada efisiensi dari pemondokan di Makkah. Tahun lalu, setelah jamaah haji membayar BPIH, ada efisiensi sebesar Rp 40 miliar. Jumlah efisiensi itulah yang tahun ini diminta oleh Komisi VIII untuk dimasukkan dalam komponen pembiayaan. Bahkan, komisi VIII juga dapat mengefisiensi dana tak terduga menjadi komponen penurunan biaya ibadah haji. “Tahun lalu dana safe garding (tak terduga) sebesar Rp 100 miliar, tahun ini hanya Rp 40 miliar,” tegas Saleh. 

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, biaya haji tahun depan masih berpeluang ada penurunan lagi. Sebab, masih ada komponen biaya yang dapat dikurangi dari biaya yang ditanggung calon jamaah haji. Yaitu biaya di sektor petugas haji. Saat ini petugas haji dibiayai oleh jamaah haji. Padahal, mereka bekerja untuk negara dan harus dibiayai oleh APBN. Potensi yang dapat dikurangi kalau petugas haji dibiayai oleh negara sekitar Rp 450 miliar. 

“Jadi, akan ada pengurangan sekitar itu (Rp 450 miliar) yang akan dibagi jumlah jamaah sebagai komponen penurunan BPIH,” tegas dia. (Republika)

Kabar Baik, Ongkos Haji 2016 Turun

Add to Google Reader or Homepage

Dalam konferensi pers pengumuman Ongkos Naik Haji (ONH) 2016 di komplek parlemen, Ahad (30/4), Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan penurunan BPIH 2016 tetap memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan jemaah haji. 

"Adapun BPIH 2016 sebesar Rp. 34.641.340 atau senilai 2.585 dolar AS, dengan asumsi nilai tukar satu dolar sama dengan Rp 13.400. Jadi rata rata direct cost BPIH 2016/1437 H dalam dolar turun sebesar 132 dolas AS," kata dia. 

Walaupun terjadi penurunan BPIH, namun ada beberapa pelayanan haji yang akan ditingkatkan. Di antaranya, makan di Makkah yang ditanggung menjadi dua kali per hari, sebelumnya hanya sehari. Kemudian, lanjutnya, peningkatan kualitas bus antar kota, yakni Makkah, Madinah dan Jeddah. 

Ia menambahkan soal kebijakan asimetris bagi manasik haji. Jumalah manasik haji 10 kali bagi jamaah di luar jawa dan menerapkan kebijakan delapan kali di empat provinsi pulau jawa. Karena pada tahun lalu hanya enam kali manasik di semua provinsi. 

Komisi VIII juga mendesak Menteri Agama mempercepat proses penerbitan keputusan Presiden RI tentang BPIH 2016 ini. (Republika)

Ikatan Persaudaraan Haji Soroti Antrean Panjang Calon Jamaah Haji Indonesia

Add to Google Reader or Homepage
Pemerintah diminta untuk mencari solusi atas antrean panjang calon jamaah haji Indonesia. Sebab ada warga yang harus menunggu puluhan tahun baru bisa berangkat haji. 

"Di Indonesia antreannya tidak jelas karena ada perbedaan antrean antar provinsi karena quota dibagi per provinsi. Begitupun antar kabupaten kota. Sekarang antrean terpanjang di salah satu kabupaten di Sulsel, 38 tahun," kata Ketum PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kurdi Mustofa. 

Hal ini disampaikannya saat membuka seminar nasional bertajuk "Mencari Solusi Antrean Panjang Jamaah Haji Indonesia" yang digelar di Aula Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2016). Hadir sebagai pembicara, mantan Dirjen Haji Anggito Abimanyu, Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia Samidin Nasir. 

Dia menjelaskan, awalnya pendaftaran haji di Indonesia dengan sistem setoran ke bank pada sebelum 2006. Lalu setelahnya diubah menjadi sistem tabungan dengan sistem pendaftaran porsi sepanjang tahun. 

"Untung ruginya perubahan dua sistem tersebut, kita tidak diributkan dengan antrean," jelasnya. 

Saat ini, lanjutnya, ada kelebihan kuota sebanyak 250 ribu pendaftar haji setiap tahunnya. "Dengan jumlah itu diperkirakan dalam sekitar 10 tahun ke depan bisa menyamai Malaysia, antre 70 tahun," ujarnya. 

Dikatakannya, data Badan Pusat Statistik tahun 2015 menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia total ada 56%. Hal itu menyebabkan semakin tingginya kemampuan masyarakat untuk mendaftar haji. 

Menurutnya, pemerintah harus segera mencari solusi atas permasalahan ini. "Kalau dibiarkan terus, di 2050 diperkirakan antrean haji Indonesia bisa sampai 100 tahun," ucapnya. 

Kurdi mengatakan, antrean panjang ini memiliki risiko berkaitan dengan kesehatan jamaah. "Karena potensi berangkat di usia tua semakin besar. Ini juga jadi PR (pekerjaan rumah) nantinya," tutupnya.(detik.com)

Kamis, 28 April 2016

Ulama Pemberani dan Tegas Itu Telah Tiada

Add to Google Reader or Homepage
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali menerpa umat Islam Tanah Air. Mantan imam besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Ya’qub meninggal dunia pagi ini, Kamis (28/4). 

Pengasuh Pesantren Darussunnah, Pisangan, Ciputat, Tangerang Selatan ini wafat pada pukul 06.00, di Rumah Sakit Hermina, Ciputat.  

Cendekiawan Muslim, Prof Dr Didin Hafidhuddin yang saat ini sedang berada di Tokyo, Tepang, kaget mendengar berita meninggalnya mantan Imam Besar Masjid Istiqlal, Jakarta, tersebut. 

''Innaalillahi wa innaa ilaihi rajiun. Saat ini saya sedang berada di Tokyo, Jepang. Saya benar-benar kaget mendengar meninggalnya Prof KH Ali Mustafa Yakub. 

''Semoga almarhum diterima iman, Islam dan amalnya, serta diampuni segala dosa dan kesalahannya,'' tulis didin kepada republika.co.id melalui short message servica. 

Menurut Prof Didin, almarhum KH Ali Mustafa Yakub adalah seorang ulama yang mendalam ilmunya (mutafaqqih fiddin) sekaligus juga berani dan tegas dalam menyampaikan kebenaran ajaran Islam. 

''Almarhum adalah seorang imam yang mengangkat citra masjid, terutama Masjid Istiqlal Jakarta, sebagai masjid negara,'' ungkap Direktur Program Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor ini. 

Ia menjelaskan, hampir semua tamu negara selalu berusaha datang ke Masjid Istiqlal Jakarta. ''Banyak yang terkagum dan bangga dengan aktivitas Masjid Istiqlal Jakart,'' jelas kiai Didin. 

Kiai Didin lebih lanjut mengungkapkan, Presiden Amerika Serikat Barack Obana dan ibu negara berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta dan berdialog dengan almarhum KH Ali Mustafa Yakub sambil berkeliling sekitar masjid. 

Kiai Didin menambahkan, almarhum adalah salah seorang ulama yang mengangkat harkat derajat masjid. ''Kita kehilangan besar dengan wafatnya almarhum,'' ungkap kiai Didin. (Republika)

Innalillah, Ali Mustafa Ya'qub Wafat

Add to Google Reader or Homepage

Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka kembali menerpa umat Islam Tanah Air. Mantan imam besar Masjid Istiqlal, KH Ali Mustafa Ya’qub meninggal dunia pagi ini, Kamis (28/4). 

Pengasuh Pesantren Darussunnah, Ciputat, Tangerang Selatan ini wafat pada pukul 06.00, di Rumah Sakit Hermina, Ciputat. 

Kabar duka bagi muslim di Indonesia, pada Kamis (28/4) pagi Imam Besar Masjid Istiqlal, KH. Ali Mustafa Ya'qub meninggal dunia pada pukul 06.15 WIB di Rumah Sakut Hermina Ciputat, Tangerang Selatan. 

Kabar duka ini dibenarkan oleh sahabat dan murid beliau, M. Syarif Hidayatullah. "Tak ada yang menyangka guru kami Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya'qub menghadap Ilahi," kata dia, Kamis pagi. 

Almarhum KH. Ali Mustafa Ya'qub dikenal juga mantan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Anggota Dewan Syariah Nasional. 

Saat ini jenasah almarhum masih disemayamkan di RS. Hermina menunggu diberangkatkan ke rumah duka Pondok Pesantren Darusunah Jalan SD Inpres Pisangan Ciputat. (Republika)

Selasa, 26 April 2016

'Jangan Abaikan Istito'ah Dalam Umrah dan Haji'

Add to Google Reader or Homepage
Wakil Ketua Umum Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) KH Hafidz Taftazani mengingatkan para asosiasi penyelenggara haji dan umrah agar tidak mengabaikan istita'ah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. 

Menurut KH Hafidz Taftazani, Travel Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang juga sebagai penyelenggara haji khusus harus memperhatikan ketentuan istita'ah. Syarat tersebut tidak boleh ditinggalkan, kata Hafidz mengingatkan di Jakarta, Senin. 

 Kiai Hafidz menjelaskan, istita'ah dalam berhaji, menurut pengertian umum ialah mampu dari sisi biaya, kesehatan dan pengetahuan tentang tata cara berhaji. 

Sedangkan yang dimaksud istita'ah lebih luas lagi adalah mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari jasmani (tidak sulit melakukan ibadah haji/umrah, tidak lumpuh, tidak dalam keadaan sakit yang diperkirakan lama untuk sembuh). 

''Dari sisi rohani memahami manasik haji dan umrah, berakal sehat (tidak mengidap penyakit gangguan jiwa) dan memiliki kesiapan mental untuk ibadah haji dan umrah dengan perjalanan yang jauh,'' jelas kiai Hafidz. 

Dari sisi ekonomi, kata kiai Hafidz, mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan memiliki biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkannya. 

Kiai Hafidz mengingatkan hal itu terkait ada travel haji dan PPIU belakangan ini belakangan ini menawarkan biaya untuk ibadah tersebut di bawah harga normal. Hal itu dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan anggota jemaah yang menunaikan ibadah haji. 

"Saya khawatir, anggota jemaah tersebut berpotensi tak dapat berangkat pada hari yang telah ditentukan," kata Hafidz yang juga Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus, Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo). 

Ia mengakui sebagian umat Islam belakangan ini untuk menunaikan ibadah umrah saja mengambil sikap melihat dan menunggu. Jika PPIU menawarkan dengan harga di bawah standar, barulah memutuskan ikut bergabung. 

Ia memberi contoh, kini ada fenomena baru di sebagian anggota masyarakat yang mencari harga perjalanan umrah Rp 12 juta - Rp 15 juta per orang. Harga yang ditawarkan tak wajar itu dibayar, dengan konsekuensi misalnya membayar Rp 15 juta, tiga tahun lagi baru berangkat. 

Atau membayar Rp 16 juta, dua tahun lagi baru berangkat. Bayar Rp 17 juta, setahun lagi berangkat. Begitu seterusnya. "Cara seperti ini kini menjadi polemik di masyarakat," ungkap Kiai Hafidz menjelaskan. 

Ia mengaku prihatin, ada di antara penyelenggara perjalanan haji khusus memberi kemudahan kepada tokoh masyarakat dan agama dengan harga miring, lantas dijanjikan cepat berangkat. Cara yang ditempuh itu dilakukan untuk memberi sugesti kepada anggota masyarakat lain untuk bergabung sebagai jemaahnya. 

Hafidz berharap Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) memberi perhatian dan menindak travel dimaksud. Sebab, tindakan tersebut merusak moralitas umat Islam. 

''Korban penipuan perjalalan umrah dan haji khusus dari tahun ke tahun terus meningkat. Harus ada upaya maksinal yang dilakukan pemerintah,'' jelas kiai Hafidz mengingatkan. (Antara/Republika, foto: Republika)

Kamis, 21 April 2016

Kemenag Upayakan Kuota Haji Ditambah 10 Ribu

Add to Google Reader or Homepage

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan sejauh ini kuota haji nasional masih tetap seperti tahun lalu, namun pemerintah terus mengupayakan untuk bisa menambah 10 ribu lagi. 

"Kuota haji kita tetap seperti tahun lalu, tapi kita terus berupaya memohon tambahan 10 ribu kepada pemerintah Arab Saudi, untuk keberangkatan haji tahun ini," ujarnya saat membuka rapat kerja Kanwil Kemenag Kalsel di Banjarmasin, Rabu. 

Dia berharap, upaya pemerintah Indonesia yang terus melakukan lobi ke Kerajaan Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jamaah dari kuota haji nasional yang ditetapkan tahun ini sebanyak 168.800 jamaah. 

"Kalau bisa didapat penambahan kuota haji ini maka akan dibagi secara profisional," tegasnya. 

Dia mengakui, kalau di daerah Kalsel ini sangat besar minat masyarakatnya yang ingin menunaikan ibadah haji sehingga antreannya panjang mencapai puluhan tahun. 

"Kita sangat bersimpati, tapi semuanya harus bisa sabar, sebab pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji ini hingga mendekati harinya H-nya nanti musim haji," tutupnya. 

Kepala Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan H Muhammad Tambrin mengungkapkan, dari persentasi penduduk muslim yang mencapai 96,67 persen, daerah ini diberi kuota haji sebanyak 3.050 orang. 

Menurut dia, terhitung sejak 18 April 2016 ini, masyarakat muslim yang menabung untuk menunaikan ibadah haji berangkat ketanah suci Makkah dan Madinah sudah sebanyak 86.749 orang. 

"Kalau melihat kuota haji kita yang berangkat setiap tahunnya ini, berarti panjang anterean haji di daerah kita ini sudah mencapai 28 tahun lamanya," tutur Tambrin. 

Dengan lamanya antrean keberangkatan haji ini, beber dia, maka masyarakat memang benar-benar diuji kesabaran dan imannya, di mana panggilan Allah SWT merupakan hakikat untuk bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang ke-5 ini. 

"Memang benar-benar diuji kesabaran masyarakat kita untuk pergi haji saat ini, tapi kita meyakini semuanya memahami itu, sebab ini kehendak Allah SWT," ujarnya. (Antara)