Minggu, 13 Juli 2014

Pelunasan BPIH Diperpanjang Sampai 17 Juli 2014

Penyetoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1435H/2014M tahap pertama yang dimulai sejak Rabu (11/6) telah ditutup pada Kamis (10/7/204). 

Tercatat sebanyak 144.096 orang yang telah melakukan pelunasan atau 92,85 % dari jumlah kuota jamaah haji reguler sebanyak 155.200 orang. Artinya, masih ada 11.104 kuota yang belum terisi. 

Sehubungan itu, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) melakukan perpanjangan masa pelunasan BPIH Tahap II yang akan dilaksanakan mulai tanggal 14 Juli sampai 17 Juli 2014. 

Lantas, untuk siapa sisa kuota tersebut? 

Direktur Pelayanan Haji dalam Negeri Ahda Barori, seperti dikutip laman Kementerian Agama Jumat (11/7/2014) menjelaskan bahwa sisa kuota pelunasan BPIH Tahap I akan diisi oleh jamaah haji dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Nomor porsi jamaah haji yang masuk dalam alokasi kuota pada tahap pelunasan pertama yang ditunda karena berstatus pernah haji. 2) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH. 3) Nomor porsi selanjutnya (setelah urutan nomor porsi tahap pertama) pada urutan nomor porsi Provinsi bagi yang menggunakan alokasi kuota Provinsi dan pada urutan nomor porsi Kabupaten/Kota bagi yang menggunakan alokasi kuota Kabupaten/kota. 

Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa perpanjangan pelunasan, lanjut Ahda Barori, maka sisa kuota dimaksud menjadi sisa kuota nasional. 

Pengisian sisa kuota nasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jamaah haji lanjut usia sesuai urutan usia tertua dan ketersediaan kuota; 2) Penyatuan jamaah haji Suami dan Istri, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013. 3) Penyatuan jamaah haji anak dan orang tua, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013. 4) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama dan perpanjangan, karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH. 

“Pelunasan BPIH sisa kuota nasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Juli 2014,” kata Ahda Barori. Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa pelunasan sisa kuota nasional, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya untuk pemenuhan kuota masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 22 Agustus 2014. (bisnis.com)

Sabtu, 28 Juni 2014

Awal Ramdlan, Ahad 29 Juni

Add to Google Reader or Homepage
Setelah melalui Rukyat yang dilakukan di 63 titik di seluruh Indonesia, awal puasa tahun 1435H ditetapkan jatuh pada hari Ahad, 29 Juni 2014.

Penetapan ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat jumpa pers usai memimpin Sidang Itsbat Awal Ramadlan di Auditorium H.M. Rasjidi Kantor Kemenag Jl. Thamrin No. 6, Jakarta, Jumat (27/6). 

Menurut Menag, tidak satupun  saksi yang  melakukan rukyatul hilal di 63 titik di seluruh Indonesia yang berhasil melihat hilal. 

“Berdasarkan  laporan rukyatul hilal tersebut, ketinggian hilal itu tidak sampai 1 derajat dan tidak satupun saksi yang  berhasil melihat hilal,  sidang itsbat menyepakati melakukan istikmal menyempurnakan bulan syaban menjadi tiga puluh hari,” jelas Menag. 

Dari laporan hasil rukyat, diketahui bahwa posisi hilal berada di bawah satu derajat atau antara minus 0 derajat 30 menit sampai dengan 0 derajat 30 menit. “ Berdasarkan hal itu, diputuskan dan disepakati bahwa 1 Ramadlan 1435H jatuh pada hari Ahad/ Minggu, 29 Juni 2014,” tegasnya. 

Sidang itsbat dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Umum MUI Dien Syamsuddin dan KH. Makruf Amin, Wamenag Nasaruddin, Sekjen Nur Syam, Plt. Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil, dan Pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam.(kemenag.go.id)

Kamis, 19 Juni 2014

Menag Lukman Minta KPK Tangguhkan Pemeriksaan Petugas Haji

Add to Google Reader or Homepage
Menteri Agama yang baru dilantik, Lukman Hakim Saifuddin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi kelonggaran bagi pegawai Ditjen Pengelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) yang diangkat sebagai petugas haji, dengan menangguhkan pemeriksaan untuk kasus korupsi di lingkungan Kementrian Agama, mengingat penyelenggaraan ibadah haji sudah semakin dekat. 

"Tanpa bermaksud mengintervensi KPK, Kemenag berharap para penyidik di komisi antirasuah dapat menangguhkan pemeriksaan saat petugas haji dari lingkungan Ditjen PHU itu menjalankan tugas di Tanah Suci, Arab Saudi," kata Lukman Hakim, menjawab pertanyaan Antara, di Surabaya, Rabu (18/6). 

Lukman menjelaskan, dengan demikian para petugas haji dapat lebih fokus menjalankan tugas selama di Arab Saudi. Namun ia berharap publik dapat memahami posisi petugas haji, yang di satu sisi harus proaktif dengan pemanggilan KPK dalam pemeriksaan kasus dana haji, dan di lain pihak harus fokus menyukseskan penyelenggaraan haji. 

Lukman Hakim, setelah dilantik sebagai Menag, menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, pada Mei lalu, mendatangi kantor KPK. Ia mengaku mendapat banyak masukan dari jajaran KPK, seusai Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian disusul pengunduran diri Ditjen PHU Anggito Abimanyu. 

Dia mengakui di antara pegawai Ditjen PHU ada yang dimintai keterangan oleh komisi antirasuah tersebut. Namun dalam posisi sekarang ini, lanjut dia, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sudah di depan mata. Untuk itu, mana kala petugas bersangutan berada di Tanah Suci diharapkan pemeriksaan petugas dapat ditangguhkan. 

Lukman mengharapkan Irjen Depag M. Jasin, yang merupakan mantan wakil Ketua KPK, dapat lebih proaktif melakukan pengawasan internal di jajaran Ditjen PHU. Termasuk soal pengadaan perumahan bagi jemaah haji di Mekkah dan Madinah untuk musim haji 1435 H/2014 M. 

Persoalan pemondokan memang sudah selesai 100 persen. Itu semua sudah sesuai dengan tasyreh atau persyaratan kelayakan hotel untuk ditempati bagi jemaah yang ditetapkan muasasah. 

Sementara itu untuk pelunasan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sudah terpenuhi sepertiganya. Hal ini cukup menggembirakan, kata Lukman Hakim Saifuddin tanpa menyebut jumlah anganya. 

Selain itu, ia juga mengharapkan, makin cepat pelunasan BPIH oleh jemaah di sejumlah bank penerima setoran (BPS) haji, maka ke depan untuk pengaturan sisa kuota akan lebih mudah. "Sisa kuota tidak boleh lagi menimbulkan persoalan. Untuk hal ini saya minta Irjen M. Jasin melakukan kontrol ketat," harapnya. 

Sampai saat ini persoalan penyelenggaraan haji yang belum selesai adalah negosiasi dengan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabia. Jemaah haji Indonesia untuk musim haji 1435 H tercatat sebanyak 168.800 orang yang terdiri atas kuota haji regular sebanyak 155.200 orang dan kuota haji khusus 13.600 orang.(antara/gatra.com)

Menag Lukman Jamin Pelaksanaan Haji Tahun Ini Jauh Lebih Baik

Add to Google Reader or Homepage 


Pasca penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan dana haji, Kemenag berbenah. Penyelenggaraan ibadah haji diperketat pengawasannya. 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjamin, tahun ini tidak ada lagi bus-bus tua yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia. Ia yakin, bus yang disediakannya tahun ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 

 "Kita memperbanyak dan memperketat pengawasan bus-bus ini. Kita jamin tidak ada bus tua lagi," katanya di kantor Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2014). 

 Bus-bus ini, menurut Lukman menjadi sangat penting karena lokasi pemondokan yang lebih jauh dari tahun sebelumnya. Jauhnya lokasi ini, merupakan implikasi dari perluasan area ibadah haji oleh Pemerintah Arab Saudi. 

"Tak terhindarkan, semua negara mengalami implikasi perluasan jadi semakin jauh, tidak hanya Indonesia," tuturnya. 

Ia juga menjamin, masalah pemondokan dan katering akan jauh lebih baik. Hampir semua pemondokan jemaah haji merupakan bangunan baru. 

 "Pemondokan sudah selesai 100 persen. Khusus di Makkah, perumahan jauh lebih baik, tidak ada yang tua meski agak sedikit jauh," kata Lukman. 

Kemenag juga berjanji akan lebih transparan dalam menentukan sisa kuota haji. Kebetulan tahun ini, sepertiga dari jumlah calon jemaah haji telah melunasi pembayarannya. 

Implikasinya lahirnya sisa kuota juga akan lebih cepat diketahui. Sehingga Kemenag dapat lebih cepat menginformasikan kepada publik berapa sisa kuota haji tahun ini. 

"Kita tidak ingin ada sisa kuota yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak. (Dengan adanya transparansi) Jadi publik bisa mengetahui siapa urutan berikutnya," tutup Lukman. (detik.com/foto: pos kota)

Rabu, 11 Juni 2014

Baru jadi Menteri Agama, Lukman Hakim Sowan ke KPK

Add to Google Reader or Homepage
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa 10 Juni 2014. Pengganti Suryadharma Ali itu mengaku datang ke KPK untuk konsultasi. "Saya hanya ingin mendapat masukan dari KPK," kata dia. 

Mantan wakil ketua MPR itu mengaku ingin kerja sama dengan KPK terkait sejumlah hal di Kementerian Agama. Salah satunya mengenai penyelenggaraan ibadah haji, termasuk fungsi dan tugas Kementerian Agama. "Justru ini saya hadir ingin mendapat masukan," kata dia. 

Lukman Hakim Saifuddin dilantik sebagai Menteri Agama pada Senin 9 Juni 2014, menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena tersangkut kasus korupsi penyelengaraan ibadah haji tahun 2012-2013 di KPK. 

Sebelumnya, Lukman mengaku akan melakukan beberapa langkah dalam mengatasi masalah penyelenggaraan haji ini. Pertama, kata Lukman, dia akan mengidentifikasi masalah dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan haji. 

Dia juga akan bertemu dengan para pejabat eselon 1 dan 2 untuk mengidentifikasi masalah. "Kemudian saya diagnosis dan saya akan melakukan langkah tertentu untuk lakukan solusi," kata Lukman usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta. 

Kemudian dia akan datang ke KPK untuk meminta penjelasan bagaimana kondisi di Kementerian Agama saat ini. "Saya ingin sejalan dengan apa yang diharapkan masyarakat dan KPK bisa sejalan dengan apa yang saya lakukan ke depan," ujarnya. 

Sisa Kuota Setelah itu, dia akan mengecek bagaimana persiapan haji. Misalnya, mengecek paspor, visa, pemondokan, dan katering. Mengenai sisa kuota haji saat ini menurut Lukman masih dilematis. Sebab, ada beberapa orang yang membatalkan, meninggal dunia atau sakit maka harus dikembalikan ke provinsi masin-masing. Tetapi, jika dilimpahkan kepada urutan berikutnya, belum tentu calon haji itu siap untuk diberangkatkan sekarang. Kekosongan kuota inilah, kata Lukman yang berpotensi menimbulkan korupsi jika tidak digunakan. 

Lukman juga akan menanyakan ke KPK jika ada kekosongan sisa kuota yang tidak dimanfaatkan, padahal sudah dibayar. Seperti penginapan, baik dari Mekkah maupun Madinah. Dia tidak ingin penginapan yang sudah dibayar sia-sia dan kembali menimbulkan persoalan. 

"Ini persoalan tidak sederhana, makanya saya identifikasi betul bagaimana solusi ke depan. Prinsipnya transparansi dan tidak boleh lagi ada uang jamaah yang digunakan tidak pada yang sebenarnya," ungkap dia.(viva.co.id/foto:merdeka.com)

Senin, 09 Juni 2014

Menag Lukman Soal Kuota Haji: Dilematis, Saya Ingin dengar dari KPK

Add to Google Reader or Homepage 


Selain mark up dan penyelewenangan dana jamaah, KPK menemukan adanya penyimpangan di dalam penggunaan kuota sisa jamaah haji pada tahun 2012/2013. Kuota itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya. 

 Apa tanggapan Menag Lukman Hakim Saifuddin? 

"Itu memang dilematis, saya ingin mendengar dari Kemenag dan juga dari KPK," tutur Lukman usai pelantikan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Senin (9/6/2014). 

Menurut Lukman, selama ini, sisa kuota tidak bisa diserap masing-masing provinsi sesuai jumlah proporsi. Karena calon jamaah yang meninggal dunia, sakit, atau membatalkan diri terjadi kekosongan itu dikembalikan lagi ke provinsi-provinsi itu. 

"Berdasarkan urutan berikutnya belum tentu dia siap, karena waktunya singkat. Sekarang ada juga yang tidak terserap, selama ini didasarkan pada prerogatif menteri dari instansi, lembaga negara, ormas kenegaraan, termauk kalangan pers dan semua kalangan. Inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan korupsi," jelas Lukman.

Oleh karena itu Lukman akan berkordinasi dengan KPK soal kuota haji yang kosong tersebut. Lukman ingin kuota haji yang kosong dan sudah dibayarkan penuh oleh calon ojamaah tersebut dapat bermanfaat. 

"Akan saya tanyakan ke KPK artinya ada kekosongan sisa kuota yang tidak termanfaatkan, padahal sudah dibayar, penginapan baik di Mekkah dan Madinah sudah dibayar. Ada mubazir, jangan sampai ini dipersoalkan lagi, baik dari inefisiensi. Ini persoalan tidak sederhana, karenanya saya harus identifkasi betul, bagaiamana solusi ke depan. Prinsipnya transparansi, dan tidak boleh lagi ada uang jamaah yang digunakan tidak pada yang sebenarnya," paparnya. 

Sebelumnya diberitakan selain mark up dan penyelewenangan dana jamaah, KPK menemukan adanya penyimpangan di dalam penggunaan kuota sisa jamaah haji pada tahun 2012/2013. Kuota itu digunakan oleh pihak-pihak yang tidak semestinya. 

 "Ada indikasi kuota calon jamaah haji yang diduga digunakan sejumlah nama yang ikut dalam rombongan Pak Menteri Agama," ujar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Jumat (23/5). 

Kuota rombongan tersebut di bawah 100. Berdasarkan bukti yang didapatkan KPK, kata Busyro, rombongan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) sehingga tidak berhak mendapatkan kuota. (detik.com/foto : antara)

Presiden SBY Lantik Lukman Hakim Saifuddin Sebagai Menag

Add to Google Reader or Homepage

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi melantik Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama di Istana Negara, Jakarta, Senin, (9/6). 

Lukman dilantik melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 54/P/2014 dengan masa jabatan hingga berakhirnya periode Kabinet Indonesia Bersatu II. Keppres tersebut disahkan di Jakarta pada 4 Juni 2014. 

Usai pembacaan Keppres, Presiden SBY meminta kepada Menag yang baru untuk mengikuti pembacaan sumpah. 

"Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini langsung ataupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan atau akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali menerima dari siapapun juga langsung ataupun tidak langsung sesuatu janji atau pemberian," kata Presiden yang diikuti oleh Lukman Hakim Saifuddin. 

Hadir dalam kesempatan ini Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono dan Herawati, serta Suryadharma Ali yang digantikan Lukman Hakim. Hadir pula para menteri KIB II. 

Lukman Hakim Saifuddin adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Persatuan Pembangunan. 

Ia menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.(jpnn)