Rabu, 10 Februari 2016

DPR Permasalahkan Salah Ketik Laporan Keuangan Haji

Add to Google Reader or Homepage

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia mempertanyakan Laporan Keuangan Penyelenggaran Ibadah Haji keuangan yang selalu saja mengalami kesalahan ketik angka. Padahal laporan ini tentunya telah diteliti bahkan direview Inspektorat Jendral Kemenag. 
"Penyajian data ini sangat genting karena perbedaannya bahkan mencapai Rp 300 miliar dalam kesalahan ketik tersebut," ujar dia dalam Raker Komisi VIII, Selasa (9/2). 
Anggota Komisi VIII Agus Susanto mengatakan menduga adanya dua laporan keuangan yang berbeda. Karena jika salah satu angka saja tidak masalah, tetapi ini angka berbeda yang banyak. 

Agus pun menyarankan untuk membentuk Panja dalam mengusut laporang keuangan penyelenggaraan haji. Agar secara jelas mengetahui penggunaan uang haji yang lebih dari Rp 13 triliun. (Republika)

Tanggapi DPR Terkait Laporan Keuangan Haji 2015, Ini Penjelasan Menag

Add to Google Reader or Homepage
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin memberikan laporan rinci terkait laporan keuangan penyelenggaraan haji tahun 2015 kepada Komisi VIII DPR RI. DPR meminta agar daftar nama lengkap jamaah haji lunas tunda tahun lalu untuk dicantumkan dalam laporan. 

"Kami telah mencantumkan daftar nama jamaah haji yang telah lunas tunda sebanyak 745 calon jamaah haji reguler yang tertunda berdasarkan asal propinsi mereka," ujar dia di Senayan, Selasa (9/2). 

DPR pun mempertanyakan adanya penggunaan dana yang tidak dibahas di DPR sebesar Rp 1.526.720.396.218. Soal itu, Lukman mengatakan penyusunan laporan ini bersadarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehingga dalam laporan keuangan, transaksi mata uang asing harus dibukukan mata uang rupiah. 

LKPIH 2015 ini telah disusun berdasarkan SAP. Pendapatan jasa giro Rp 3.318.816.590, pendapatan jas agiro USD 1.656.535.444, pendapatan jasa giro Saudi Real 55.748.376, pendapatan lainnya Rp 150.150.581.979, pendapatan selisih kurs Rp 1.371.531.713.829. Pembiayaan penerbangan, biaya hidup dan dana operasional lainnya di Arab Saudi dalam bentuk dolar dari jamaah haji sehingga tidak diperlukan transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing. 

Dalam penyusunan laporan keuangan Transaksi US Dollar harus dicatat sesuai dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral akhir bulan sebelumnya. Lukman juga menjelaskan rincian pendapatan lainnya sebesar Rp 150 miliar tersebut berasal dari penerimaan ganti rugi anak katering di Arab Saudi, pengembalian sisa dana operasional Kanwil, penerimaan lainnya dari kanwil, denda keterlambatan pekerjaan di Arab Saudi, Surplus underwriting, pengembalian temuan hasil audit, penerimaan lainnya dari kantor teknis di Jeddah. 

Lukman mengatakan pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya dalam bentuk penerimaan uang ini tidak ada yang digunakan. Sehingga seluruhnya disetorkan kepada dana abadi umat. Lukman juga menyebut masih terdapat sisa operasional karena adanya efisiensi. Sehingga tidak seluruh anggaran yang disetujui terserap saat penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2015. (Republika)

Jumat, 05 Februari 2016

DPR Minta Petugas Kesehatan Haji Ditambah

Add to Google Reader or Homepage
Komisi VIII DPR RI meminta agar jumlah petugas kesehatan haji pada 2016 ditambah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai, jumlah petugas kesehatan yang melayani jamaah pada musim haji 2015 tidak proporsional. 

“Petugas kesehatan haji hanya 1.428 orang dengan 376 dokter dan 1.052 tenaga kesehatan, masih minim dokter spesialis. Jumlah tersebut harus mendampingi 155.200 jamaah haji reguler yang akan berangkat, jika kuota haji masih sama seperti tahun lalu,” ujar Ledia dalam rapat Panja Biaya Penyelenggaraan Haji Indonesia 2016 bersama Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2). 

Ledia meminta agar jumlah petugas kesehatan haji tahun ini ditambah. Terlebih, kata dia, sekitar 64 persen jamaah yang menunaikan ibadah haji adalah kelompok risiko tinggi (risti). 

Komisi VIII juga menilai jarak antara Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) di Madinah dengan pemondokan jamaah cukup jauh. Terlebih, kata dia, ada kebijakan dari pemerintah daerah Madinah yang melarang tindakan pengobatan di pemondokan. 

“Ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Kementerian Kesehatan dalam melayani jamah haji,” kata Ledia mengungkapkan. 

Komisi VIII berharap, dalam penyelenggaraan haji tahun 2016, Kemenkes dapat meningkatkan standar fasilitas, dukungan obat yang berkualitas, dan peningkatan kualifikasi petugas haji sehingga pelayanan kepada jamaah lebih optimal. 

Anggota Fraksi PKS ini juga berharap Kemenkes dan Kemenag dapat bekerja sama dalam membuat catatan medis bagi jamaah haji, sejak jamaah mendaftar hingga berangkat ke Tanah Suci. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Kesehatan Untung Suseno Sutarjo mengungkapkan, dengan adanya kebijakan Kementerian Agama yang memprioritaskan jamaah berusia 75 tahun untuk berangkat tahun ini, jumlah jamaah yang masuk kategori risti meningkat hingga 60,9 persen. 

Menurut dia, jamaah haji masuk kategori risti karena memiliki penyakit. “Sebanyak 10 penyakit dalam kategori risiko tinggi yang dialami oleh jamaah haji tahun lalu. Sebanyak 54.730 di antara mereka adalah yang berusia 60 tahun ke atas,” ujar Untung. 

Penyakit yang paling banyak diderita jamaah haji adalah hipertensi primer sebanyak 45,16 persen, kolesterol tinggi 21,8 persen, diabetes 14,68 persen, pembengkakan jantung 4,71 persen, serta obesitas 3,3 persen. Penyakit yang paling banyak diderita jamaah risti, kata dia, berhubungan dengan pembuluh darah atau tekanan darah tinggi. Untung juga menambahkan, pihaknya telah menggandeng Kimia Farma untuk pengadaan obat-obatan bagi jamaah selama berada di Arab Saudi pada musim haji 2016 ini. 

“Kami bekerja sama dengan Kimia Farma dan mereka juga telah memiliki mitra di Arab Saudi untuk menyediakan obat-obatan,” katanya memaparkan..(Republika/foto: Antara)

Menag: Haji Lansia Dapat Prioritas

Add to Google Reader or Homepage
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, lansia berumur 75 tahun kevatas yang telah terdaftar dalam antrean menunaikan ibadah haji, mendapat prioritas utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini. 

"Selain para lansia yang mendapat prioritas kepada calon haji yang sudah mendaftar dan gagal diberangkatkan, tahun ini juga diberikan prioritas," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin di hadapan para dosen dan mahasiswa ketika memberikan kuliah umum yang berjudul "Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji" di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Rabu (3/2). 

Ia mengatakan antrean untuk menunaikan ibadah haji ini memang cukup panjang, sementara kuota haji dari Pemerintah Saudi Arabia yang diberikan kepada Indonesia tidak naik. "Ya tahun ini Indonesia mendapat kuota haji tidak berbeda jauh yang diberikan tahun 2015 sebanyak 168.800 jamaah," katanya. 

Menyinggung mengenai antrean haji di Indonesia yang cukup panjang dan tidak sebanding dengan kuota yang ada, Menag mengatakan akan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi kuota haji dan akan dimintanya, meskipun ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah. 

"Ya kami akan melakukan lobi-lobi kepada negara-negara yang tidak bisa memenuhi jatah kuota haji itu, akan kami minta, karena Indonesia terus mengalami kekurangan jatah kuota itu, meskipun hal ini merupakan pekerjaan yang tidak ringan," katanya. 

Ia mengatakan selain itu juga mengimbau kepada umat Islam di Indonesia yang sudah melakukan ibadah haji tidak lagi melakukan haji dan untuk memberikan kesempatan kepada umat Islam lainnya yang belum pernah naik haji. "Ya sebenarnya kewajibannya untuk naik haji itu hanya sekali sudah cukup, untuk itu kami mengimbau kepada mereka yang sudah naik haji tidak lagi, berikan kesempatan kepada yang lain," kata Menag. 

Menyinggung mengenai hasil penelitian dari para dosen di UMS tentang "Keselamatan dan Kesejahteraan Jamaah Haji", Menag menyambut baik, tetapi ini juga tidak mudah diterima oleh Negara Arab Saudia apabila ini disumbangkan untuk penanganan masalah haji. 

"Hasil penelitian untuk mengatur dan menekan angka kecelakaan dalam pelaksanaan menunaikan ibadah haji ini bagus, tetapi juga tidak mudah bisa diterapkan di sana, karena negara tersebut juga mempunyai budaya sendiri-sendiri, tetapi juga tidak ada jeleknya kita memberikan saran-saran yang baik untuk semuanya," kata Menag yang juga didampingi Rektor UMS Bambang Setiaji.(Antara/Republika/Foto: Sultra.Kemenag.go.id)

Minggu, 31 Januari 2016

Kemenag Prioritaskan Calon Haji Lansia

Add to Google Reader or Homepage
Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini memberi priotitas terhadap calon haji lanjut usia (lansia) minimal berusia 75 tahun dengan masa menunggu selama dua tahun untuk bisa menunaikan rukun Islam kelima. 

 "Kita belum tahu data jumlah calon haji lansia berapa. Tapi, bagi yang sudah punya nomor porsi dan sudah daftar sebelum 1 Januari 2014, itu kita bisa berangkatkan tahun ini," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Ahda Barori di Pekanbaru, Ahad. 

Hal itu disampaikan Ahda usai menjadi pembicara di hadapan ratusan calon jamaah haji yang melibatkan para pemangku kepentingan haji dan umroh Kementerian Agama Provinsi Riau. 

Ia mengemukakan, ketika seseorang melakukan proses pendaftaran sebagai calon haji di masing-masing kabupaten/kota paling lambat Desember 2013, maka mereka yang termasuk lansia bisa langsung berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini ditemani seorang pedamping yang satu provinsi. 

"Para lansia harus memenuhi persyaratan layak berangkat haji, dan itu salah satunya adalah faktor kemampuan fisik menunaikan ibadah haji selama berada di Tanah Suci," ujarnya. 

Meski demikian, ia menyatakan, bagi calon haji lansia harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Agama di kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi berkas di daerah untuk dibuatkan surat usulan ke kantor wilayah provinsi. 

Pihaknya mengkhawatirkan kemungkinan calon haji lansia tidak siap diri dari sisi fisik, biaya, belum ada pedamping dan sejumlah kendala lainnya. 

"Kalau mereka ajukan permohonan, berarti telah siap. Ini sama sekali tidak ganggu masing-masing kuota tiap provinsi. Kuota haji Indonesia tahun ini diperkirakan sama tahun lalu 168.800 orang, 13.600 orang diantaranya haji khusus," ujarnya. 

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Provinsi Riau, Muhammad Azis, mengungkapkan bahwa walau diproritaskan pemberangkatan jamaah haji lansia, tetapi tergantung dari nomor porsi haji terendah berdasarkan kuota haji 4.000 orang lebih. 

"Tapi, yang berangkat itu kan berdasarkan porsi terendah. Kalau umpamanya porsinya terendah itu ada lima, tapi mengajukan 10 orang, tak bisa juga berangkat," katanya menambahkan.(Antara/Foto: Sultra.Kemenag.go.id)

Sabtu, 30 Januari 2016

Kemenag: Tak Ada Penambahan Kuota Haji Pada 2016

Add to Google Reader or Homepage
Kementerian Agama mengatakan tidak ada penambahan pada kuota haji Indonesia tahun 2016. 

Menurut informasi yang diterima Kemenag dari Pemerintah Arab Saudi, tahun ini kuota Haji Indonesia berjumlah 168.800. "168.800 itu terbagi 155.200 untuk haji reguler dan 13.600 untuk haji khusus," kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Ahda Barori, ketika dihubungi Rappler pada Jumat, 29 Januari. 

Ahda mengatakan salah satu alasan tidak ada kenaikan kuota haji lantaran proses perluasan proyek komplek Masjidil Haram masih belum rampung di tahun ini. Sebelum penyelenggaraan haji, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Agama Arab Saudi pada Maret mendatang. 

Lalu, apakah dalam pertemuan nanti, pemerintah Indonesia akan meminta peningkatan standar keamanan kepada Saudi agar tragedi di Masjidil Haram dan Mina tidak terulang? 

"Mengenai standar keamanan, tentu kami sudah meminta itu kepada Saudi," kata Ahda. Sementara, mengenai santunan yang seharusnya diterima oleh keluarga korban, Ahda menjelaskan dana itu masih diproses. 

Dalam tragedi jatuhnya crane Masjidil Haram, Kemenag mencatat 11 jemaah haji asal Indonesia wafat, sementara 42 lainnya mengalami luka. 

Santunan yang diberikan Dewan Maliki Kerajaan Arab Saudi bagi korban meninggal sebesar 1 juta riyal atau Rp 3,8 miliar. Sedangkan untuk korban luka diberikan kompensasi senilai 500 ribu riyal atau Rp 1,9 miliar. 

Dalam tragedi Mina, berdasarkan data yang dimiliki KBRI Riyadh, total korban jemaah haji asal Indonesia mencapai 129 orang, terdiri ri 124 jemaah haji dan 5 WNI mukimin. (Rappler.com/foto: Kemenag.go.id)

Selasa, 26 Januari 2016

Kemenag Minta Kepastian Kuota Haji ke Saudi

Add to Google Reader or Homepage
Kementerian Agama (Kemenag) mengirimkan surat kepada Menteri Haji Arab Saudi. Surat tersebut perihal permintaan kepastian kuota haji tahun 2016. 

"Saya bertemu langsung beberapa pekan lalu dengan Menteri Haji Arab Saudi dan menyampaikan surat tersebut untuk meminta kepastian soal jumlah kuota haji," ujar Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil kepada Republika.co.id, Senin (25/1). 

Djamil berharap surat tersebut segera dibalas oleh Arab Saudi sehingga pihaknya dapat dengan cepat mempersiapkan segala kebutuhan jamaah haji. Terkait kepastian kuota haji seluruh negara secara resmi akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 6 Maret mendatang. 

Djamil berharap sebelum Maret sudah mendapatkan kepastian terkait kuota. Meskipun belum resmi, namun Menteri Haji telah berbicara kepada media Arab bahwa pihaknya menetapkan kuota haji masih sama seperti tahun lalu. 

Kuota normal sebanyak 217 ribu jamaah tetap dikurangi 20 persen menjadi 168.800. Namun khusus Indonesia kuota ditambah sebagai janji hadiah dari Raja Salman kepada Joko Widodo menjadi 178. 800 jamaah. Djamil juga mendapat kabar dari KBRI di Arab Saudi terkait masalah kuota haji ini. Menurut dia, masalah ini tidak terlepas hubungannya dengan Kementerian Luar Negeri sehingga mereka juga akan berdiskusi. 

Selain menyampaikan surat tersebut Djamil juga mulai meninjau pemondokan, penyedia katering dan transportasi untuk jamaah haji mendatang. Agar pembayaran tepat waktu dan pelayanan tidak akan bermasalah maka pihaknya akan terus menindaklanjuti. 

Peninjauan akan dilakukan kembali hingga seluruhnya mendapatkan kepastian. Untuk saat ini perhitungan masih menggunakan perhitungan tahun sebelumnya ditambah dengan 10 ribu jamaah tambahan.(Republika.co.id/foto:harian Terbit)