Kamis, 25 Agustus 2016

Legalkan Saja Naik Haji Lewat Negara Lain

Terbatasnya kuota haji dibandingakan minat jamaah haji Indonesia, membuat antrian keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci kian panjang, bahkan ada yang harus menunggu hingga 20 tahun.

Akibatatnya, berbagai persoalan pun terjadi, seperti beberapa calon haji Indonesia yang memilih berangkat haji dengan menggunakan paspor negara lain, yaitu Filipina.

Untuk menghindari permasalahan tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berpendapat perlunya solusi diplomatik pemerintah Indonesia kepada negara-negara tetangga yang memang kuota hajinya tersisa. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yag tidak terserap tiap tahunnya.

"Kerja sama antara negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota haji yang tidak terserap. Lebih baik dilegalkan melalui kerjasama, agar meminimalisir kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kouta milik negara lain," kata Iskan di Jakarta, Kamis (25/8).

Selain kepada negara-negara ASEAN, politisi PKS itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi, untuk mengusahakan penambahan kuota haji. Menurutnya, posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi, karena  presentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

"Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrian keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," jelas Legislatos dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II ini.

Diketahui, sebanyak 177 calon jemaah haji Indonesia ditahan oleh otoritas Filipina karena berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan Paspor Filipina. Ratusan jemaah haji tersebut berangkat melalui perusahaan haji dan umrah, yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Saat ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan pihak Pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan maksimal kepada para WNI tersebut yang menjadi korban sindikat kejahatan.(rmol.co/foto: pksmedan.com)

Perlu Solusi Diplomatik untuk Selesaikan Masalah Kuota Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan perlunya solusi diplomatik terkait permasalahan kuota haji sehingga Indonesia bisa memanfaatkan kuota yang tidak terserap setiap tahunnya.

"Kerja sama antara negara tetangga seperti di kawasan ASEAN sangat memungkinkan, sehingga setiap negara dapat saling mengisi kuota haji yang tidak terserap," kata Iskan Qolba Lubis dalam rilis di Jakarta, Kamis (25/8).

Menurut Iskan, kerja sama seperti itu lebih baik dilegalkan melalui kerja sama dalam rangka meminimalkan kasus calon jamaah haji Indonesia yang menggunakan kuota milik negara lain.

Selain kepada negara-negara ASEAN, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berharap pemerintah dapat melakukan langkah-langkah diplomasi kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengusahakan penambahan kuota haji.

Dia berpendapat posisi Indonesia selama ini masih terlihat lemah di mata Arab Saudi karena persentase kuota haji yang terbilang rendah dibanding jumlah penduduknya.

"Seharusnya Indonesia sebagai pengirim jemaah haji terbanyak, bisa meminta kenaikan kuota haji per tahunnya. Sehingga antrean keberangkatan calon jamaah haji tidak terlalu lama seperti sekarang," katanya.

Kepala Daerah Kerja Mekkah Arsyad Hidayat sebelumnya menilai penerapan sistem e-Hajj oleh Pemerintah Arab Saudi dapat menurunkan jumlah jamaah haji nonkuota. Menurut dia, sistem itu memperketat penerbitan visa kepada calon jamaah haji.

"E-Hajj sangat memperketat penerbitan visa karena menyaratkan adanya kepastian kontrak akomodasi, transportasi, dan katering selama di Saudi," kata Arsyad saat menjelaskan mengenai keberadaan jamaah haji non kuota, Selasa malam waktu Arab Saudi.

Arsyad optimistis sistem visa yang diterapkan dalam e-Hajj akan memperkecil peluang orang yang tidak mempunyai kesiapan kontrak dengan penyedia katering, transportasi, dan akomodasi, untuk bisa masuk ke Arab Saudi karena sudah dapat dicegah sejak di Tanah Air. Mengingat hanya jamaah yang telah menyelesaikan pelayanan-pelayanan kontrak yang dapat memperoleh visa. (republika.co.id/antara)

Selasa, 23 Agustus 2016

Nenek 90 Tahun dari Sidomulyo Berangkat Haji dari Hasil Jual Daun Pisang


Matahari senja menggelincir menuju peraduannya. Usai melaksanakan salat Ashar, Nenek Ponirep (90) sudah menyiapkan pisau yang akan digunakannya mencari daun pisang.


Sebab, esok paginya, ia akan menjual daun pisang ke pasar. Setelah persiapan selesai, ia beranjak ke samping rumahnya yang terdapat puluhan tanaman pisang.


Lalu ia menyelipkan sabit pada ujung galah bambu yang akan digunakannya memotong dahan daun pisang yang tinggi. Tangan tuanya sangat cekatan memotong dahan daun pisang.


Tak terlalu lama, beberapa daun pisang terkumpul. Dengan pisau, ia memisahkan daun dengan pelepahnya.


Kemudian daun pisang dibawanya ke dalam rumah untuk dikebat dan nantinya dibawa ke Pasar Sidomulyo. Aktivitas mencari daun pisang ini jadi kegiatan rutin Ponirep yang tinggal di Dusun Purwodadi, Desa Sidomulyo, Sidomulyo, Lampung Selatan.


Puluhan tahun sudah Ponirep melakoni profesi ini. Ia berjualan daun pisang sambil berjualan tempe. Adapun tempe diambil dari anaknya yang jadi pembuat tempe di Sidomulyo.


Hasil dari puluhan tahun berjualan daun pisang dan tempe itu, sebagian disimpan Ponirep. Simpanan itulah yang jadi ongkos menunaikan Rukun Islam ke-5 tahun ini.


Anak-anaknya pun tidak pernah mengetahui jika ibunya menabung untuk bisa menunaikan ibadah haji. Mereka baru mengetahui saat nenek kelahiran Bantul, Yogyakarta ini hendak berangkat haji.


"Ibu sudah menabung puluhan tahun. Kita tidak pernah tahu. Saya sendiri baru tahu saat diminta menemani mendaftar haji tahun 2011 lalu. Itupun ibu meminta tidak diberitahukan dahulu kepada anaknya yang lain," cerita Sumijo, anak kedua Ponirep kepada Tribun, Senin (22/8). (lampung.tribunnews.com/Dedi Sutomo)


Kuota Haji Kurang, Pemerintah Diminta Lobi Negara Tetangga

DPR mengusulkan pemerintah dapat meminta resmi sisa kuota haji negara tetangga yang tidak terpakai guna mengantisipasi antrian calon jemaah haji dan dugaan kuota ilegal.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kuota bagi calon jemaah haji asal Indonesia yang diberikan pemerintah Arab Saudi, jauh dari cukup. Padahal, di satu sisi, negara seperti Filipina, Thailand dan Myanmar memiliki kuota sisa yang lebih. Jumlah kuota Indonesia adalah sekitar 125.000 jamaah.
"Seharusnya pemerintah punya bargain ke negara tetangga, untuk sisa kuota haji untuk Indonesia," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/8).

DPR mengusulkan pemerintah dapat meminta resmi sisa kuota haji negara tetangga yang tidak terpakai guna mengantisipasi antrian calon jemaah haji dan dugaan kuota ilegal.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kuota bagi calon jemaah haji asal Indonesia yang diberikan pemerintah Arab Saudi, jauh dari cukup. Padahal, di satu sisi, negara seperti Filipina, Thailand dan Myanmar memiliki kuota sisa yang lebih. Jumlah kuota Indonesia adalah sekitar 125.000 jamaah.
 
"Seharusnya pemerintah punya bargain ke negara tetangga, untuk sisa kuota haji untuk Indonesia," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/8).

Fahri menilai penggunaan kuota sisa negara tetangga dapat mengantisipasi kembali terjadinya kasus paspor palsu calon jemaah haji. Menurutnya, permintaan dalam negeri yang tidak sebanding dengan ketersediaan kuota, menyebabkan celah terjadinya pasar gelap keberangkatan haji dari negara lain.
Pemerintah, kata Fahri, bisa melobi negara-negara yang memiliki kuota lebih untuk digunakan Indonesia, yang kemudian diatur secara sah dan legal. Persoalan ini menurutnya juga sudah terjadi setiap tahun.
 
"Ini rutin terjadi dan ada setiap tahun, tetapi pemerintah tidak pernah tangani secara resmi," kata Fahri.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Malik Harmain menilai penambahan kuota calon jemaah haji Indonesia mendesak dilakukan. Jumlah kuota calon jemaah haji untuk Indonesia, dinilai masih kurang.
 
"Untuk itu, perlu pembicaraan ulang tentang kuota haji negara-negara yang sisa itu. Kita perlu desak agar kuota haji di Indonesia bertambah," ujar Malik.
 
Pemerintah, kata dia, juga perlu menjelaskan kegagalan mendapat kuota tambahan sebesar 10-20 ribu orang dari Arab Saudi. Malik pun meminta agar pemerintah turut aktif melobi kembali terkait jumlah kuota calon jemaah haji.
 
"Kami minta pemerintah lobi Arab Saudi. Sebab antrian di Jawa Timur, Makassar itu banyak," ujarnya.
 
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah berupaya memulangkan 177 warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina saat hendak menunaikan ibadah haji. Calon jemaah haji itu berencana berangkat ke Arab Saudi melalui Bandara Ninoy Aquino, Manila, menggunakan paspor Filipina.
 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menyelesaikan perkara ini. Selain itu, tambahnya, Direktur Jenderal Imigrasi juga telah memerintahkan atase imigrasi dan KBRI setempat untuk menangani persoalan tersebut. (cnnindonesia.com/ foto: tribunnews.com)

Kuota Haji Kurang, Celah Jalur Ilegal Bermunculan




Pemerintah kembali dibuat kelimpungan mengurusi proses pemulangan warga negara Indonesia yang ditahan di Filipina. Kali ini bukan soal kendala permintaan tebusan sandera kelompok Abu Sayyaf, melainkan tentang nasib ratusan calon haji yang ditahan karena kedapatan mengantongi paspor palsu.

Sebanyak 177 WNI nekat berangkat haji dari Filipina lantaran mereka tak kebagian jatah kuota ibadah haji di negeri sendiri. Menyandang predikat negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia tak menjadikan Indonesia membebaskan batas kuota ibadah rukun Islam yang kelima.
 

Ratusan calon jamaah haji itu terbang ke Filipina untuk bisa memanfaatkan kuota haji di sana. Untuk tiba di destinasi awal, mereka berangkat dengan berkedok sebagai wisatawan yang plesiran ke Filipina.

Mereka tiba di Filipina secara terpisah, selang beberapa pekan sebelum jadwal keberangkatan mereka ke Arab Saudi. Para WNI itu sama-sama menyatakan Jolo, Sulu sebagai alamat sementara mereka di Filipina.
 

“Mereka datang secara individual sebagai turis sebelum kemudian berangkat dari Filipina sebagai rombongan Haji,” kata Komisioner Biro Imigrasi Filipina, Jaime Morente, seperti dikutip GMS Network, Senin (22/8).
 

Kecurigaan pihak Bandara Internasional Manila bermula ketika mendapati 217 orang penumpang Philippines Airlines jurusan Jeddah yang paspornya mencurigakan. Setelah diselidiki, 177 orang di antara kelompok tersebut diyakini merupakan WNI yang hendak menunaikan ibadah haji. 
 

Aksi mereka terbongkar oleh pihak imigrasi setempat karena para calon haji ini kedapatan tidak bisa berbahasa Tagalog. Saat pemeriksaan, para WNI didampingi oleh lima warga Filipina, yang belakangan diyakini sebagai sindikat pemalsu paspor dan penyelenggara haji untuk para WNI itu.
 

"Tidak ada lagi slot haji untuk warga Indonesia," ujar Morente.
 

Berdasarkan hasil penyelidikan, para WNI itu membayar US$6 ribu-US$10 ribu (Rp78 juta-Rp131 juta) per orang, agar mendapatkan paspor Filipina untuk berangkat haji.
 

Kelompok WNI itu, sebut Morente, memiliki jadwal terbang ke Madinah, Saudi dari Bandara NAIA untuk tanggal 18 dan 19 Agustus.

Otoritas imigrasi bandara telah mendapat dua nama warga Filipina, yang disinyalir akan 'mengawal' para WNI berpaspor Filipina itu. Namun hasil penyelidikan di lapangan berujung temuan lima warga Filipina yang 'mengawal' para WNI itu. Kelimanya telah ditahan otoritas Filipina.
Ratusan WNI calon haji itu hingga kini masih ditahan oleh pihak imigrasi Filipina.

Verifikasi awal Kementerian Luar Negeri mencatat mayoritas WNI calon jamaah haji di Filipina berasal dari Sulawesi Selatan. Selebihnya, berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Jambi, Riau, Sumbawa, DI Yogyakarta, Banten, dan Lampung.
Pelanggaran Administrasi   

Pemerintah sementara itu dalam proses memulangkan para calon haji yang tertahan di Filipina. Kementerian Hukum dan HAM telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, sementara Direktur Jenderal Imigrasi juga telah memerintahkan atase imigrasi dan KBRI setempat untuk menangani persoalan tersebut.
 
"Kami berupaya bagaimana menyelesaikan ini dan mengembalikan mereka ke Indonesia. 
Saat ini masih dalam proses," kata Menkumham Yasonna Laoly.
 
Bagaimanapun, Yasonna tak bisa menepis kenyataan bahwa para WNI itu telah melakukan pelanggaran administrasi. Mereka memanfaatkan kuota haji di Filipina dengan cara memalsukan identitasnya sebagai warga negara Filipina dengan bantuan sindikat.
 
"Itu kan pelanggaran hukum dan mereka sekarang sedang didetensi di sana oleh pemerintah Filipina, sedang ditahan," kata Yasonna.
 
Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal Polri menelusuri dugaan penipuan terhadap 177 warga Indonesia yang ditangkap karena hendak berangkat ibadah haji dari Filipina.
 
"Ada penipuan di situ. Kan dijanjikan berangkat pakai kuota haji Fillipina," kata Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Agus Andrianto, di Markas Besar Polri, Jakarta, Senin (22/8).
 
Ratusan orang itu ditangkap petugas imigrasi Fillipina sebelum menaiki pesawat, Jumat (19/8). Mereka diamankan karena menggunakan paspor negara tersebut.
 
Agus mengatakan paspor yang digunakan adalah asli dan dikeluarkan pemerintah Fillipina.

Menurutnya, Polri saat ini menelusuri apakah biro perjalanan yang memberangkatkan para jemaah resmi terdaftar di Kementerian Agama. Kepolisian mengirimkan tim investigasi untuk menelusuri hal tersebut. (cnnindonesia.com)