Sabtu, 23 Juli 2016

Ini Penjelasan Kemenag Karawang Soal Mafia Haji

Add to Google Reader or Homepage

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sopian membantah adanya dugaan mafia haji yang "memainkan" keberangkatan jamaah calon haji. 

"Kami saja di lingkungan Kemenag Karawang tidak bisa memutuskan calon haji yang akan berangkat setiap tahun," katanya, saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya mafia haji, di Karawang, Jawa Barat, Kamis (21/7). 

Ia menyatakan, siapa saja calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci setiap tahunnya ditentukan Kementerian Agama. Menurut Sopian, tidak ada permainan dalam menentukan keberangkatan jamaah calon haji. Apalagi sampai ke proses penentuan keberangkatan calon haji. Sebab, keberangkatan ditentukan dengan menggunakan sistem komputerisasi. 

Sementara itu, selama beberapa hari terakhir beredar kabar kalau telah terjadi praktik mafia haji di lingkungan Kantor Kementerian Agama Karawang, dengan "memainkan" keberangkatan jamaah calon haji. Pasangan suami istri Naid-Mami, warga Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Karawang dikabarkan menjadi salah satu korban "permainan" mafia haji tersebut. 

Pasangan suami istri itu mendaftar berangkat haji pada tahun 2013 dan melunasi ongkos naik haji secara bersamaan. Namun pasangan suami isteri itu berbeda tahun keberangkatannya. (antara/republika.co.id/foto: pikiran-rakyat.com)

Warga Menduga Ada Mafia Haji di Karawang

Add to Google Reader or Homepage


Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Karawang ditenggarai membiarkan praktik mafia haji berlangsung. Akibatnya, banyak jemaah calon haji yang telah membayar lunas tetapi tidak bisa berangkat ke Arab Saudi karena namanya tidak tercantum. 

Oknum Kemenag tersebut diduga bekerja sama dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) untuk memilih jemaah calon haji yang bersedia membayar lebih tinggi dibanding nilai resmi yang harusnya dibayar. 

Rosi Rosmiawati (34), warga Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, yang merupakkan anak dari pasangan Naid (87) dan Mami (87) mengaku kedua orang tuanya mendaftar haji sejak tahun 2013 dan melunasi secara bersamaan. 

"Tapi yang berangkat hanya ibu saya sedangkan nama ayah saya tidak tercantum sama sekali padahal usianya sudah sepuh," kata Rosi saat ditemui di depan Gedung Kemenag, Jalan Husni Hamid, Kabupaten Karawang, Kamis 21 Juli 2016. 

Padahal kata Rosi, pembayaran sudah dilunasi kedua orang tuanya dan mereka sudah melaksanakan manasik haji hingga 17 kali, "Saya tidak mengerti bisa seperti ini," ucapnya. ‪

Rosi menduga kuat ayahnya tidak jadi berangkat karena ulah oknum yang ada di Kemenag yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari jemaah calon haji. Parahnya lagi, orang tuanya dirayu untuk memberikan uang lagi agar bisa berangkat haji. 

"Masa harus bayar lagi padahal semua sudah dibayar lunas. Ini pasti ada permaianan dengan pihak KBIH karena (permintaan) itu disampaikan oleh pihak KBIH," katanya. ‬

Menurut Rosi, keluarganya merasa kecewa kepada Kemenag dan KBIH Nurul Anwar yang ada di Batujaya. Menurutnya, aneh jika ayahnya tidak ada dalam daftar keberangkatan padahal sudah sesuai prosedur yang ada. 

"Kalau saya tanya orang-orang yang sudah ibadah haji, jadi menurut mereka jika sudah lunas dan ikut manasik biasanya memang sudah pasti berangkat. Tapi ini malah hanya ibu saya aja yang bisa berangkat," katanya.‬ ‪

Menurut Rosi, keluarganya akhirnya mencari tahu alasan ayahnya tidak bisa berangkat dari Kemenag dan KBIH. Rosi juga mengakui pernah dirayu yayasan penyalur haji supaya memberikan uang agar ayahnya bisa berangkat. 

"Kami dirayu pihak KBIH supaya nama bapak keluar tetapi kami malah diminta uang lagi, padahal bukti pembayaran lunas sudah ada," katanya.‬ ‪

Kepala Kemenag Karawang, Sopian, membantah bila banyak mafia haji bergentayangan di kantor yang dipimpinnya. Terkait masalah keberangkatan calon jemaah haji, hal itu ditentukan dari pusat bukan Kemenag Karawang. 

"Bagaimana ada mafia kalau kami sendiri tidak bisa memutuskan siapa yang akan berangkat," kata Sopian. 

Sopian juga menegaskan tidak ada permaianan dalam menentukan keberangkatan calon jemaah haji. Apalagi proses penentuan keberangkatan haji menggunakan sistem komputerisasi. Jadi, sulit dilakukan jika ada permainan. "Jadi masalah itu tidak benar, tidak ada mafia di kantor saya," katanya. (pikiran-rakyat.com)

Rabu, 20 Juli 2016

Pemprov Perbaiki Manajemen Penyelenggaraan Haji Agar Calhaj Asal Jabar Nyaman

Add to Google Reader or Homepage
Pemprov Jabar mengklaim pihaknya terus berupaya melakukan berbagai perbaikan pada tata kelola atau manajemen penyelenggaraan haji tahun ini. Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan perbaikan tata kelola haji tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kekhusyuan bagi para jemaah haji asal Jabar ketika melaksanakan ibadah di tanah suci. 

Gubernur mengatakan beberapa perbaikan yang sudah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan melaksanakan sertifikasi pembimbing serta petugas haji, perbaikan manajemen kelompok terbang (kloter), dan peningkatan fasilitas penunjang seperti pemondokan, katering, dan penunjang lainnya. 

"Kita berikan pelatihan dan sertifikasi kepada para ketua kloter, kepala regu dan kepala rombongan agar peran dan fungsi mereka lebih optimal," ujar Gubernur saat ditemui di Gedung Sate, Rabu (20/7). 

Ia mencontohkan, peran dan fungsi seorang kepala rombongan sangat penting karena seorang kepala rombongan bertanggung jawab membawahi 10-20 orang jemaah haji. Selain itu, kepala regu akan bertanggung jawab terhadap setidaknya empat rombongan. Sedangkan ketua kloter tidak hanya bertanggung jawab mengkoordinir regu namun juga para petugas pendamping ibadah haji dan merupakan pejabat negara tertinggi di kloter. 

"Oleh karena itu kompetensi dan kapasitas pribadi para ketua ini harus mumpuni dalam hal manajemen krisis, P3K, SOP (standar operasional prosedur) dan lainnya," ujar pria yang akrab disapa Aher ini. 

Pembenahan lain yang dilakukan demi kenyamanan para jemaah haji asal Jawa Barat, kata Aher, diantaranya dengan menyediakan bus dari daerah masing-masing ke embarkasi Bekasi. 

"Mulai tahun ini, seluruh bus untuk mengangkut calhaj (calon jemaah haji) disediakan oleh Pemprov Jabar. Tidak usah lagi menyewa sendiri. Tahun ini calhaj Jabar berjumlah 29.888 orang ditambah 200 orang petugas," jelas Aher. (Tribun Jabar)

Butuh 25 Tahun Bagi Warga Aceh untuk Pergi Haji

Add to Google Reader or Homepage
Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan perlu waktu sampai 25 tahun untuk menunaikan ibadah haji di provinsi itu mengingat jumlah daftar tunggu terus bertambah setiap tahunnya. 

"Artinya, jika disesuaikan dengan kuota yang berangkat tahun ini, maka masyarakat yang baru mendaftar akan berangkat 25 tahun kemudian," kata Zaini dalam pidato tertulis dibacakan Asisten III Setda Aceh, Syahrul di Banda Aceh, Rabu (20/7). 

Pernyataan itu disampaikan orang nomor satu di provinsi ujung paling barat Indonesai itu sela-sela melantik Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Aceh Tahun 1437 Hijriah di Asrama haji Embarkasi, Banda Aceh. 

Ia menyebutkan jumlah daftar tunggu jamaah calon haji embarkasi Banda Aceh hingga juli 2016 mencapai 78.115 orang. Sementara yang berangkat pada musim haji 2016 hanya 3.200 jamaah calon haji termasuk petugas dan mutasi masuk dari provinsi lainnya. 

Pada musim haji 2016, Provinsi Aceh akan memberangkatkan sebanyak 3.200 jamaah calon haji ke Tanah Suci yang terdiri dari 3.111 JCH, 29 orang petugas haji daerah, 40 orang petugas kelompok terbang dan 20 orang mutasi masuk dari dari provinsi lain. 

Ia mengatakan minat masyarakat di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu untuk melaksanakan Islam ke lima tersebut terus meningkat tiap tahunnya seiring dengan terus bertambahnya daftar tunggu haji di daerah setempat. "Minat masyarakat Aceh untuk melaksanakan ibadah haji cukup tinggi dan daftar tunggu ini akan terus bertambah setiap tahunnya,” kata dia. 

Menurut dia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melobi Pemerintah Arab Saudi terkait masalah kuota, namun penambahan tersebut belum tercapai karena masih dalam tahap perluasan Masjidil Haram. "Hal yang penting ingin saya sampaikan adalah kuota haji Aceh tahun ini masih dipotong 20 persen seperti tahun sebelumnya. Pemotongan tersebut bagian dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang sedang membangun berbagai infrastruktur di negara itu, sehingga kuota haji berbagai negara dikurangi," katanya.(Antara/Republika.co.id)

Jumat, 15 Juli 2016

Kemenag: Sekitar 570 Jemaah Haji Tunda Keberangkatan

Add to Google Reader or Homepage

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI kembali membuka pelunasan biaya perjalanan ibadah haji khusus dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan sisa kuota. 

Proses pelunasan ini akan dibuka pada 19 hingga 22 Juli mendatang. 

Pelunasan jemaah haji khusus tahap kedua sebenarnya telah ditutup pada 17 Juni 2016 dengan menyisakan kuota sebanyak 439 orang. 

Sisa kuota ini diisi oleh jemaah haji khusus dalam status cadangan yang telah melunasi pada tahap 1 yang jumlahnya juga sebanyak 439 orang. 

Namun, berdasarkan laporan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), sampai dengan hari ini terdapat sekitar 570-an jemaah yang menunda atau membatalkan keberangkatannya. Padahal mereka sudah melakukan pelunasan biaya haji pada tahap 1 dan 2. 

"Karena jumlah cadangan tidak lagi mencukupi untuk menutupi sisa kuota setelah pelunasan tahap 2, maka pelunasan haji khusus akan dibuka kembali untuk mengisi sisa kuota tersebut," kata Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen PHU, Nur Aliya Fitra di Jakarta, Kamis (14/7). 

Kesempatan pelunasan ini menurut pria yang akrab disapa Nafit, akan diberikan kepada jemaah yang mengalami kegagalan sistem pelunasan pada tahap sebelumnya, jemaah lansia minimal 75 tahun dan pendampingnya, penggabungan mahram, serta jemaah haji nomor urut berikutnya yang siap berangkat dan telah diusulkan oleh PIHK tempat jemaah mendaftar. 

Nafit memastikan, akan terus memonitor pengisian sisa kuota, bahkan sampai masa pemberangkatan jemaah. "Apabila hingga masa pemberangkatan jemaah berlangsung, masih terdapat jemaah yang membatalkan, menunda, akan terus diupayakan diisi dengan mengganti jemaah tersebut baik oleh jemaah cadangan lunas maupun pembukaan kembali pelunasan sesuai dengan sisa kuota yang ada," terang Nafit. (republika.co.id/foto: mediaindonesia.com)

Rabu, 13 Juli 2016

Sisa Kuota Haji Dikembalikan ke Daerah Sesuai Urutan Porsi

Add to Google Reader or Homepage


Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama calon jamaah haji lansia 75 tahun mendapatkan prioritas untuk mengisi kuota cadangan. 

Selain calon jamaah haji lansia juga mahram dari calon haji wanita berusia 45 tahun ke bawah dan pendamping calon jamaah haji lansia mendapat prioritas mengisi cadangan selanjutnya calon jamaah haji sesuai dengan nomor urut porsi. 

Menurut Ade, dilihat dari asas keadilan memang PMA dan undang-undang saling bertentangan. Di Satu sisi, jamaah haji yang berangkat sesuai dengan antrian porsi tetapi ternyata Kemenag memberikan prioritas bagi beberapa kasus seperti jamaah haji lansia dan wanita tidak memiliki mahram. 

“Masalah kuota ini jika ingin lebih adil harus dicari solusinya, karena bagi wanita yang tidak berangkat tanpa mahram melanggar aturan Arab Saudi, jika menggabungkan mahram juga bagi jamaah lain terasa tak adil begitu juga dengan lansia, tetapi karena keterbatasan kemampuan maka harus didahulukan,” jelas dia kepada Republika, Selasa (12/7). 

Tetapi seharusnya jika kuota cadangan ini tidak mengganggu kuota normal seharusnya tidak ada masalah. Karena wanita yang harus mmeiliki mahram biasanya berusia 45 tahun sedangkan selebihnya tidak wajib didampingi mahram. 

Tetapi untuk keadilan, sebaiknya saat mendaftar bagi wanita harus mendaftar bersama suami atau anaknya. Ini untuk mengantisipasi rasa ketidakadilan bagi jamaah yang menunggu lama, tapi tersalip oleh keluarga calon jamaah wanita yang tidak memiliki mahram. 

Begitu juga dengan calon jamaah haji lansia, seharusnya Kemenag mengelompokkan calon jamaah haji lansia 75 tahun selama tiga tahun ke depan untuk tahun pemberangkatan saat ini. 

“Kemenag harus menginformasikan seluruh calon jamaah haji lansia tersebut mengenai kesiapan berangkat di tahun ini, karena banyak calon jamaah haji lansia yang kurang paham cara untuk mendaftar prioritas haji,” jelasnya.(Republika.co.id)

Kuota Haji Reguler Masih Tersisa 1.375 Kursi

Add to Google Reader or Homepage
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama mengoptimalkan pemanfaatan kuota haji reguler maupun khusus. Optimalisasi ini penting karena panjangnya daftar antrean. 

Jadi, kuota kuota harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh haji reguler maupun khusus sehingga seluruh kuota yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dapat terserap maksimal. Tentu semua dilakukan sesuai regulasi. 

“Sampai dengan berakhirnya pelunasan tahap kedua, haji reguler 30 Juni 2016 masih tersisa kuota sebanyak 1.375 orang dan haji khusus 17 Juni 2016 sebanyak 439 orang,” ujar Kasubdit Pendaftaran Haji Ditjen PHU Nur Aliya Fitra yang akrab disapa Nafit melalui pesan tertulisnya kemarin. 

Ia menjelaskan bahwa untuk jemaah haji reguler, sisa kuota 1.375 tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing provinsi dengan memasukkan jamaah haji cadangan yang telah melunasi pada tahap 1. Jemaah haji cadangan yang telah melunasi pada tahap 1 sebanyak 4.856 orang. 

Bagaimana mekanisme pengisiannya, Nafit juga menjelaskan pengisian aemaah cadangan tersebut dengan mendahulukan jamaah lansia dan pendamping, penggabungan mahram, baru kemudian nomor urut porsi berikutnya. 

“Apabila jumlah cadangan lunas pada suatu provinsi tidak mencukupi sisa kuota, maka akan dibuka kembali pelunasan di provinsi yang kurang tersebut sampai dengan kuota terpenuhi,” terangnya. 

Lalu bagaimana dengan sisa kuota haji khusus sebanyak 439 orang? Nafit menerangkan untuk sisa kuota haji khusus akan diisi oleh jamaah haji cadangan yang telah melunasi pada tahap 1, sebanyak 439 orang. 

Namun hingga kini, berdasarkan laporan PIHK terdapat sebanyak 500-an jamaah yang telah melunasi pada tahap 1 dan 2, menunda atau membatalkan keberangkatan.

"Karena jumlah cadangan tidak lagi mencukupi untuk menutupi sisa kuota setelah pelunasan tahap 2, maka direncanakan pelunasan haji khusus akan dibuka kembali tahap 3,” kata Nafit. 

Peruntukannya nanti menurut Nafit akan diberikan kepada jemaah yang mengalami kegagalan sistem pelunasan tahap sebelumnya, jamaah lansia minimal 75 tahun dan pendampingnya, penggabungan mahram, serta jamaah haji nomor urut berikutnya yang siap berangkat dan telah diusulkan oleh PIHK tempat jemaah mendaftar. 

“Waktu pelunasan tahap ketiga pada 19 sampai dengan 22 Juli 2016 sesuai dengan Keputusan Dirjen PHU nomor D/195/2016 tentang Pemenuhan Sisa Kuota Haji Khusus Tahun 1437H/2016M,” tuturnya. 

Nafit juga menjelaskan bahwa pihaknya dipastikan akan terus melakukan pemantauan sisa kuota pada jemaah haji reguler dan khusus agar tetap dapat terisi penuh. 

“Apabila hingga masa pemberangkatan jemaah berlangsung masih terdapat jamaah yang membatalkan, menunda, akan terus diupayakan diisi. Dengan mengganti jamaah tersebut baik oleh jamaah cadangan lunas maupun pembukaan kembali pelunasan BPIH sesuai dengan sisa kuota yang ada pada jemaah haji reguler maupun khusus. Tentu semua harus sesuai dengan regulasi,” tutupnya.(okezone.com/foto: antara)

Senin, 04 Juli 2016

Kemenag: 1 Syawal 1437 H Jatuh pada Rabu 6 Juli


Add to Google Reader or Homepage

Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) Cecep Nurwendaya memaparkan hasil temuan timnya tentang penetapan 1 Syawal 1437 H yang secara hisab jatuh tepat pada hari Rabu 6 Juli 2016. 

"Dengan ketinggian kompak, hasil perhitungan secara hisab jatuh pada Rabu 6 Juli. Selanjutnya masih menunggu keseluruhnya melaporkan," ujar Cecep di Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (4/7/2016). 

Menurut Cecep, hasil tersebut berdasarkan 22 metode modern yang dianggap sangat akurat dan hasilnya jatuh pada hari Rabu mendatang. Meskipun, hingga sore tadi tim rukyat yang ada di 90 titik ketinggian melihat bahwa hilal masih berada di bawah matahari. "Artinya hilal masih terbenam oleh matahari," ucap Cecep. 

Setelah pemaparan posisi hilal akan dilanjutkan dengan sidang isbat yang akan dimimpin langsung oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin secara tertutup dan konferensi pers. 

Sidang isbat kali ini dihadiri beberapa tokoh penting di antaranya perwakilan dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin, Dirjen Bimas Islam Machasin dan ormas-ormas agama. 

Selain itu hadir juga perwakilan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan sejumlah ormas. 

Tidak luput pula ada beberapa perwakilan-perwakilan duta besar untuk Indonesia dari Dubes Iran, Dubes Pakistan, Dubes Kazakhstan, Dubes Afganistan, Dubes Palestina, Dubes Malaysia dan Dubes Arab Saudi.(Sindonews.com)