Pemerintah Segera Sahkan RPP Haji

Pemerintah akan segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menjadi peraturan pemerintah tentang penyelengaran haji dalam waktu dekat. Presiden berharap agar Kementerian Agama dapat segera menyelesaikan pembahasan RPP yang merujuk pada UU No. 13/2008 tentang Penyelenggaraan Haji itu sesegera mungkin. Hal itu terungkap ketika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jln. Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (28/6).

Menurut presiden, PP itu ditujukan untuk menjamin penyelenggaran haji yang semakin baik. Apalagi, banyak perubahan yang terjadi menyangkut kondisi perihal penyelenggaran haji. Pada kesempatan itu, presiden juga menyoroti masalah pemodokan jamaah haji karena hal ini sangat yang berkaitan langsung dengan kelancaran ibadah.

“Di tanah suci, terjadi banyak perubahan signifikan. Kalau tidak cepat mengantisipasi, bisa-bisa tidak beruntung,” katanya.

Ditemui seusai sidang, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan bahwa pihaknya baru mempresentasikan RPP di hadapan presiden agar dapat disetujui. Beberapa poin penting yang terkandung dalam RPP itu adalah pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji regular, penyelenggaraan ibadah haji khusus, penyelenggaraan umroh, badan pengelola dana abadi umat, dan yang berkaitan dengan setoran awal dan pelunasan. “Jadi peraturan ini memang betul-betul sangat teknis,” ujarnya.

Suryadharma memperkirakan pemberangkatan pertama jemaah haji pada musim ini akan dilakukan pada 21 September mendatang sehingga pembahasan RPP perlu dipercepat. Dalam pembahasan dengan presiden, persoalan haji nonkuota masih menjadi sandungan. Pemerintah, kata dia, masih mencari cara agar tidak terjadi praktek haji nonkuota yang banyak merugikan jemaah haji.

“Nah kalau terjadi penipuan begitu kemudian yang dianggap lalai menteri agamanya, padahal mereka bukan haji yang dikelola kementerian agama. Itu yang biasa kita sebut haji nonkuota. Sebetulnya ya haji ilegal lah, pelaksanaannya ya bukan ibadah hajinya,” ujarnya.

Yang dimaksud dengan haji nonkuota itu adalah haji yang tidak diberangkatkan melalui jalur reguler oleh pemerintah maupun jalur khusus yang ditangani perusahaan swasta yang mendapat izin dari Kementerian Agama. Para jemaah haji yang menjadi korban itu kerap dibohongi dengan alasan mengenal pejabat di Kemenag. Namun, ternyata mereka tidak jadi diberangkatkan. (PR)