Dewan Perwakilan Rakyat dengan
pemerintah menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan haji 2016 di area Gedung
Parlemen, Jakarta, Senin.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan ibadah haji.
Dia mengatakan perlu pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan tersebut dari banyak aspek seperti pembinaan jamaah haji, penyediaan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, lobi ke otoritas Arab Saudi dan lainnya.
Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menyelenggarakan ibadah haji.
Dia mengatakan perlu pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan tersebut dari banyak aspek seperti pembinaan jamaah haji, penyediaan transportasi, kesehatan, akomodasi, keamanan, lobi ke otoritas Arab Saudi dan lainnya.
Hadir dalam rapat evaluasi tersebut
seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek
dan Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo.
Lukman mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800 dengan rincian jamaah haji reguler 155.200, jamaah haji khusus 13.600 dan petugas sebanyak 3.250 orang.
Serapan anggaran haji tahun 2016, kata dia, cukup besar mencapai 98,21 persen atau terserap Rp9.151.593.650.378 dan sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770.
Lukman mengatakan penyelenggaraan ibadah haji 2016 menetapkan kuota sebanyak 168.800 dengan rincian jamaah haji reguler 155.200, jamaah haji khusus 13.600 dan petugas sebanyak 3.250 orang.
Serapan anggaran haji tahun 2016, kata dia, cukup besar mencapai 98,21 persen atau terserap Rp9.151.593.650.378 dan sisa anggaran operasional Rp 166.725.101.770.
Anggota Komisi VIII Achmad Mustaqim
mempertanyakan secara rinci penyerapan anggaran tersebut. Alasannya, efisiensi
anggaran dapat dilakukan di banyak sektor sehingga dapat mengefisienkan sebesar
Rp19 miliar. (antaranews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar