Dipilihnya Anggito Abimanyu sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, memang sebuah kejutan, ada warna baru yang bakal muncul di seputar penyelenggaraan haji, namun harapan kita tentunya tak melulu pada pembenahan keuangan haji, yang nilainya sangat…wah.
Ada beberapa PR buat bung Anggito, yang langsung menyentuh kepada persoalan jemaah haji, dan ini mau tak mau harus segera dikerjakan oleh Ditjen PHU beserta seluruh jajarannya, agar dirasakan adanya peningkatan pelayanan kepada jemaah haji. PR tersebut antara lain:
Satu…jemaah haji yang masuk daftar tunggu saat ini telah mencapai 1,9 juta orang, tersebar di seluruh Indonesia. Mereka telah terdaftar, bahkan telah menyerahkan setoran awal biaya haji Rp 25 Juta, dengan masa tunggu keberangkatan yang sangat variatif antara 5-6 tahun bahkan bisa lebih lama. Tapi para calhaj itu, hanya mendapat selembar kwitansi bukti setor biaya haji, tanpa memperoleh buku panduan, booklet atau leaflet yang terkait informasi haji, apalagi memperoleh bimbingan manasik atau advis-advis lain tentang kesehatan haji atau tentang traveling haji, sama sekali para calhaj belum dapatkan. Mustinya Kemenag pro aktif melakukan pembinaan kepada calon haji saat menunggu pemberangkatan 5-6 tahun ke depan. Jemaah disiapkan dengan betul, dikuatkan manasiknya, diberi advis kesehatan yang memadai agar mereka siap menuju tanah suci. Jangan hanya pada saat menjelang berangkat, jemaah baru mendapatkan bimbingan manasik dan pemeriksaan kesehatan.
Ke dua…jumlah calhaj daftar tunggu alias waiting list 1,9 juta orang, ditambah sekian banyak keluarganya, jelas membutuhkan layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Kehadiran call centre haji, harus segera diwujudkan untuk memudahkan calon haji dan keluarganya mengakses informasi haji yang terkini. Teknologi informasi yang dimiliki Ditjen PHU harus dioptimalkan untuk memberi pelayanan informasi haji secara lengkap, tak hanya dimanfaatkan pada fase pendaftaran dan pelunasan biaya haji. Bukan mustahil, ke depan pendaftaran haji secara online dapat terwujud dan jemaah dapat mengetahui kapan jadwal dia diberangkatkan ke tanah suci.
Ke tiga… tingkat ketersesatan jemaah haji selama berada di Mekkah, Madinah dan Mina sangat tinggi. Banyak jemaah yang tak tau jalan pulang ke pondokan di Mekkah dan Madinah. Kasus yang sama juga terjadi ketika jemaah berada di Mina, karena tak hapal betul lokasi perkemahan ketika usai melakukan pelontaran jumrah. Kehadiran peta pondokan jemaah haji di Mekkah, dilengkapi foto gedungnya, memberi panduan ke Masjidil Haram, peta pemondokan di Madinah dan petunjuk arah ke Masjid Nabawi, dan peta lokasi perkemahan kita di Mina petunjuk ke Jamarat, menjadi penting untuk diberikan kepada setiap jemaah. Masih banyak PR buat bung Anggito Abimanyu, jika dikaitkan dengan regulasi kebijakan dan aturan, apalagi terkait transparansi pengelolaan keuangan haji, yang akan kita sajikan mendatang. Selamat bekerja bung Anggito…!
Ada beberapa PR buat bung Anggito, yang langsung menyentuh kepada persoalan jemaah haji, dan ini mau tak mau harus segera dikerjakan oleh Ditjen PHU beserta seluruh jajarannya, agar dirasakan adanya peningkatan pelayanan kepada jemaah haji. PR tersebut antara lain:
Satu…jemaah haji yang masuk daftar tunggu saat ini telah mencapai 1,9 juta orang, tersebar di seluruh Indonesia. Mereka telah terdaftar, bahkan telah menyerahkan setoran awal biaya haji Rp 25 Juta, dengan masa tunggu keberangkatan yang sangat variatif antara 5-6 tahun bahkan bisa lebih lama. Tapi para calhaj itu, hanya mendapat selembar kwitansi bukti setor biaya haji, tanpa memperoleh buku panduan, booklet atau leaflet yang terkait informasi haji, apalagi memperoleh bimbingan manasik atau advis-advis lain tentang kesehatan haji atau tentang traveling haji, sama sekali para calhaj belum dapatkan. Mustinya Kemenag pro aktif melakukan pembinaan kepada calon haji saat menunggu pemberangkatan 5-6 tahun ke depan. Jemaah disiapkan dengan betul, dikuatkan manasiknya, diberi advis kesehatan yang memadai agar mereka siap menuju tanah suci. Jangan hanya pada saat menjelang berangkat, jemaah baru mendapatkan bimbingan manasik dan pemeriksaan kesehatan.
Ke dua…jumlah calhaj daftar tunggu alias waiting list 1,9 juta orang, ditambah sekian banyak keluarganya, jelas membutuhkan layanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Kehadiran call centre haji, harus segera diwujudkan untuk memudahkan calon haji dan keluarganya mengakses informasi haji yang terkini. Teknologi informasi yang dimiliki Ditjen PHU harus dioptimalkan untuk memberi pelayanan informasi haji secara lengkap, tak hanya dimanfaatkan pada fase pendaftaran dan pelunasan biaya haji. Bukan mustahil, ke depan pendaftaran haji secara online dapat terwujud dan jemaah dapat mengetahui kapan jadwal dia diberangkatkan ke tanah suci.
Ke tiga… tingkat ketersesatan jemaah haji selama berada di Mekkah, Madinah dan Mina sangat tinggi. Banyak jemaah yang tak tau jalan pulang ke pondokan di Mekkah dan Madinah. Kasus yang sama juga terjadi ketika jemaah berada di Mina, karena tak hapal betul lokasi perkemahan ketika usai melakukan pelontaran jumrah. Kehadiran peta pondokan jemaah haji di Mekkah, dilengkapi foto gedungnya, memberi panduan ke Masjidil Haram, peta pemondokan di Madinah dan petunjuk arah ke Masjid Nabawi, dan peta lokasi perkemahan kita di Mina petunjuk ke Jamarat, menjadi penting untuk diberikan kepada setiap jemaah. Masih banyak PR buat bung Anggito Abimanyu, jika dikaitkan dengan regulasi kebijakan dan aturan, apalagi terkait transparansi pengelolaan keuangan haji, yang akan kita sajikan mendatang. Selamat bekerja bung Anggito…!
1 komentar:
selamat bekerja bung!
Posting Komentar