BPIH 2009 Tidak Naik

Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menegaskan bahwa untuk musim haji tahun 2009/ 1430 H ini diharapkan tidak ada kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). ``Walaupun untuk tahun 2009 ini terjadi kenaikan plafon perumahan atau pondokan bagi jamaah haji di Mekkah, dari 2000 riyall per jamaah tahun lalu, menjadi 3000 riyal per jamaah untuk tahun ini,`` tegas Menag di Bandara Soekarno-Hatta setiba dari Arab Saudi dan Iran, Selasa (21/4).

Pemerintah harus menaikkan plafon ini karena harga pasaran perumahan di Arab Saudi memang sudah tinggi dan bersaing dengan negara-negara lain yang plafonnya bahkan banyak yang sudah di atas 3000 riyal per jamaah. ``Misalnya dari India dan Aljazair, jamaah mereka sedikit, tapi merusak harga,`` papar Menag.

Menurut Mafuh, pihaknya berani menaikkan plafon perumahan, karena diprediksi tarif angkutan untuk jamaah juga akan turun, seiring turunnya harga BBM. ``Jadi walaupun plafon perumahan dinaikkan, diharapkan tidak ada kenaikan BPIH untuk tahun 2009 ini,`` tegas Menag yang didampingi Dirjen Haji Slamet Riyanto, Setditjen haji Abdul Ghofur Djawahir, Kapuspinmas Masyhuri dan Kabid Humas Afrizal.

Tahun lalu, BPIH sekitar 33 juta rupiah (tergantung kurs dolar AS). Sementara terkait paspor, Menag berharap pemerintah Arab Saudi bisa memahami penggunaan paspor coklat atau paspor haji. ``Kami sudah sampaikan ke menteri urusan haji Arab Saudi dan dia bisa memahami setelah saya jelaskan bahwa penggunaan paspor hijau akan melanggar dua UU kita. Jadi pilihannya jika kita tetap menggunakan paspor hijau, kita melanggar UU kita atau tidak mengirim jamaah haji tahun ini,`` tambahnya.

Menag Maftuh menambahkan, menteri haji Arab Saudi menyarankan kepada kita untuk membuat surat langsung ke pemerintah Arab Saudi.

Pada kesempatan itu, Menteri agama Maftuh juga menegaskan bahwa penyelidikan terhadap penyelenggara haji tahun 2008 tahun lalu tetap berlanjut. ``Karena ada kesalahan prosedur, khan sudah ada pemecatan-pemecatan. Ini terus berlanjut penyelidikannya,`` tegas Menag. Bahkan menurut Menag, bukan tidak mungkin akan ada pemecatan-pemecatan lagi.