Komisi VIII DPR mengusulkan perlunya perubahan kurikulum manasik untuk penyelenggaraan haji 2018 dengan lebih menekankan pada aspek teknis di lapangan selama melakukan ibadah tersebut.
"Selama ini kami menilai pelatihan manasik haji hanya terfokus pada pelatihan doa-doa pada saat menjalankan ibadah haji saja. Padahal ada aspek penting lain yang harus dikuasai calon jamaah haji di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin, 23 Mei 2016.
Sodik Mudjahid bersama 12 anggota DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beberapa waktu lalu, dalam rangka menghimpun masukan berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Penyelenggaraan Haji 2018.
Menurut Sodik, selain memberikan bimbingan aspek ritual ibadah melalui manasik haji, pemerintah masih memiliki kewajiban memberikan pengetahuan mengenai area dilaksanakannya ibadah haji. Selain itu pelatihan kesiapan mental serta akhlak calon jamaah haji.
Informasi mengenai tempat dilaksanakannya ibadah haji, misalnya dapat disajikan secara mendetail melalui pemutaran film yang menggambarkan kondisi Makkah, Arafah, Muzdalifah, dan Madinah. Penyempurnaan pelatihan manasik haji memang harus terus dilakukan, apalagi fasilitas yang ada sekarang lebih memadai.
Sodik mengatakan, bahwa dalam kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat mencakup 30 persen pelatihan ritual ibadah, 30 persen informasi medan, serta 40 persen kesiapan mental dan akhlak. "Kalau sekarang 90 persen hanya memuat ritual haji saja," ujarnya.
Usulan itu kata politisi Gerindra itu, telah disampaikan ke Kementerian Agama, namun pihak Kemenag RI meminta penangguhan hingga dua tahun yang akan datang, karena buku-buku materi manasik haji untuk dua tahun ke depan telah terlanjur dicetak. "Kementerian Agama minta waktu dua tahun lagi," ujar Sodik.
Sementara itu politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Maman Imanul Haq menilai kurikulum manasik haji ke depan diharapkan dapat lebih menyoroti hal teknis yang paling mendetail seperti bagaimana menggunakan kunci kamar hotel, menggunakan lift, menggunakan WC duduk, hingga penggunaan air di hotel.
"Sebab, banyak kejadian orang tua yang menunaikan ibadah haji menjerit karena mengira air (kamar mandi) di hotel panas semua karena tidak tahu cara penggunaannya. Itu juga harus diperhatikan," ujar dia.
Selain pembenahan kurikulum manasik haji kata Maman, Kemenag RI juga perlu melakukan evaluasi dan monitoring kepada Kepala Regu (Karu) dan Kepala Rombongan (Karom) guna memastikan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan, pelayanan, serta perlindungan kepada jamaah haji.
"Dengan begitu maka jamaah haji Indonesia tidak tersesat dan tidak menjadi korban dari rapuhnya sistem dan ketidakpahaman antara Kepala regu dan Kepala Rombongan," kata politisi dari Cirebon Jawa Barat itu.(pikiran-rakyat.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar