Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) sesungguhnya dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun, mengingat kridibiltas lembaga ini memberikan data objektif yang harus ditindaklanjuti.
Hasil survey yang diumumkan itu merupakan penilaian objektif, kata Menteri Agama Suryadharma Ali ketika memberikan komentar atas hasil survey BPS tentang kepuasan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1431 H/2010 M lalu di Gedung BPS Jakarta, Senin (8/8).
Pada kesempatan itu kepala BPS Rusman Heriawan memaparkan hasil survey yang dilakukan pada musim haji lalu. Ia didampingi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Dudi Saefudin Sulaiman. Hadir pula Sekjen Kementerian Kesehatan Ratna Rosita dan Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Dirjen PHU Slamet Riyanto dan sejumlah pejabat dari kedua kementerian dan BPS.
Sebelumnya Rusman menyebutkan bahwa secara keseluruhan Indeks Kepuasan di Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi sebesar 81,45 persen. Angka tersebut tergolong memuaskan atau diatas standar. Sementara aspek pelayanan dengan pemenuhan harapan tertinggi terdapat pada Pelayanan Petugas Kloter mencapai 88,88persen dan terendah terdapat pada Pelayanan Katering sebesar 75,68 persen.
Kepala BPS juga menjelaskan bahwa sampel ditetapkan menurut daerah kerja (Jeddah, Mekkah, Madinah dan Satuan Operasi (Satop) Arafah dan Mina masing-masing 2.500 responden, untuk menghindari tingkat respons rate yang kecil dan pemenuhan target minimal sampel. Sementara jemaah haji yang mengembalikan kuesioner sebanyak 4.200 jemaah dan yang layak dioleh sebnayak 3.929 kuesioner (93,55 persen). Sementara, sesuai kuota, jumlah jemaah haji Indonesia saat itu 211 ribu orang.
Jumlah sampel sebanyak itu, menurut dia, sudah sesuai dengan kaidah metodologi. Kalaupun jumlahnya ditambah, hasilnya tetap sama.
Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, mengapa perlu ada survey tentang kepuasan bagi jemaah tentang pelaksanaan haji. Survey ini sesungguhnya sekaligus merupakan jawaban, karena setiap tahun pihak penyelenggara disalahkan dan tak melakukan perbaikan. Sepertinya para petugas haji jatuh di tempat yang sama namun tak melakukan perbaikan. "Seolah petugas kita dianggap tak mau belajar," kata Suryadharma Ali.
Ia mengatakan, untuk itulah Kementerian Agama melakukan kerja sama dengan BPS, termasuk lembaga Surveyor Indonesia รข�� yang belum mengumumkan hasil surveynya untuk mencari tahu secara objektif kekurangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Hasilnya, kini dapat diketahui semua pihak secara objektif dimana titik kelebihan yang diperoleh dan kelemahan yang harus diperbaiki. BPS sendiri dalam survey itu mengetengahkan 10 aspek/dimensi guna memnentukan kualitas pelayanan public, meliputi: reliability (keandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Competence (Kemampuan), Access (kemudahan diperoleh), Courtesy (keramahan), Communication (komunikasi), Credibility (dapat dipercaya), Security (keamanan), Understanding / Knowing the customer (memahami pelanggan) dan Tangibles (bukti nyata yang kasat mata).
Sementara pada aspek pelayanan juga disurvey pelayanan petugas haji, petugas kloter dan non-kloter (PPIH Arab Saudi). Sementara variable Pelayanan Ibadah, Pelayanan Transportasi, Pelayanan Akomodasi / Pemondokan, Pelayanan Katering, Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Umum lainnya (informasi, administrasi,dll).
Menag mengakui, dari hasil keseluruhan survey hanya pelayanan ketering yang dirasakan kurang. Angkanya mencapai 60 persen dan diharapkan pihaknya pada musim haji mendatang dapat diperbaiki. Persoalan ketering memang tak mudah, terlebih menyangkut cita rasa bagi etnis yang berasal dari Indonesia.
"Kita harapkan cita rasa dari Banggali atau India, pada tahun nanti dapat dikurangi," harap Menteri Agama Suryadharma Ali sambil melepas tawa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar